Cakada di Sumsel Wajib Tes Swab di BBLK Palembang

Ilustrasi. Petugas laboratorium di BBLK Palembang sedang memeriksa sampel, Rabu (15-2-2020) – foto Ant

PALEMBANG – Calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Sumatera Selatan (Sumsel), wajib menjalani uji usap di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang. Tes tersebut diikuti sebelum tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Hoesin Palembang.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumsel, Rizal Sanif mengatakan, hasil tes usap (swab) sebagai pengantar mengikuti tes kesehatan, untuk mencegah kemungkinan penularan COVID-19. Namun, tidak memengaruhi pencalonan secara administratif. “Sebelum tes kesehatan, mereka harus bebas COVID-19,” katanya, Minggu (30/8/2020).

Rizal Sanif menyebut, tujuh kabupaten yang akan menggelar pilkada serentak di Sumsel yakni, Ogan Komering Uu (OKU), OKU Timur, OKU Selatan, Musi Rawas (Mura), Muratara, Ogan Ilir, dan Penukal Abab lematang Ilir (PALI).

Tes swab bagi Calon Kepala Daerah (Cakada) di tujuh kabupaten tersebut hanya boleh di BBLK Palembang. Sebab hingga saat ini, hanya tempat tersebut yang sudah menguji lebih dari 20.000 sampel swab di Sumsel. “Jaminan akurasi hasil menjadi poin penting penunjukan laboratorium itu,” kata Rizal Sanif menjelaskan.

Menurutnya, uji swab juga harus dilakukan bagi Cakada yang pernah dinyatakan positif COVID-19 sebelumnya. Masalahnya, dalam perjalanannya, calon tersebut kemungkinan terpapar COVID-19 lagi. “Jika ada calon yang positif, harus isolasi 14 hari sesuai dengan ketentuan,” katanya.

Sementara itu, tahapan uji kesehatan di RSUP Muhammad Hoesin dilaksanakan pada 7 hingga 11 September 2020. Sehingga calon yang positif akan mengikuti tes kesehatan di luar jadwal tersebut.

Ketua KPU Provinsi Sumsel, Kelly Mariana menambahkan, semua tahapan Pilkada 2020 harus menerapkan protokol kesehatan. Hal itu untuk memastikan pelaksanaannya tidak memunculkan klaster-klaster baru. Oleh karena itu dimintanya, tahapan yang bisa menimbulkan keramaian agar diawasi masing-masing KPU. Seperti pendaftaran calon di KPU tidak perlu arak-arakan, cukup calon dan beberapa pendamping saja. “Untuk pendukungnya, tidak boleh masuk,” ujarnya.

Menjelang pendaftaran pasangan Cakada pada 4 hingga 6 September, beberapa kandidat mulai bermunculan dan memperoleh dukungan partai politik. (Ant)

Lihat juga...