Dana APBD Masih Sangat Rawan Disalahgunakan dalam Proses Pilkada

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

Staf pengajar Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY, Bambang Eka Cahya dalam diskusi, Sabtu (29/08/2020). Foto: Jatmika H Kusmargana

YOGYAKARTA — Staf pengajar Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bambang Eka Cahya, menyebut anggaran publik seperti APBD masih sangat rawan disalahgunakan dalam proses Pilkada guna kepentingan politik calon kepala daerah atau peserta pemilu.

Persoalan ini tak lepas karena kondisi masyarakat saat ini yang masih cenderung pragmatis, serta belum adanya regulasi jelas yang mengatur soal sumber dana kampanye. Hal tersebut dikemukakan Bambang dalam diskusi bertajuk ‘Pengawasan Anggaran Pemerintah yang Rawan Dimanfaatkan untuk Kepentingan Pilkada’ Sabtu (29/08/2020).

Dalam kesempatan itu Bambang menjelaskan hal semacam ini memang bukan persoalan baru. Praktik yang paling sering dilakukan biasanya adalah segala macam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat baik tunai, barang, maupun aktivitas lain yang dibiayai negara.

“Biasanya calon petahana yang sering memanfaatkan situasi demikian atau calon yang didukung oleh petahana. Dia bisa mengalihkan anggaran untuk itu,” imbuhnya.

Bambang menambahkan, kondisi yang demikian bukan tidak bisa ditindak oleh para pengawas Pilkada. Hanya saja, penyelenggara pemilu yang bekerja menurut UU bertindak berdasarkan tata kelola, dan bukan tata kuasa. Sehingga persoalan semacam ini hanya bisa diselesaikan dengan kemauan politik untuk mengatur bagaimana anggaran itu tidak disalahgunakan.

“Jadi memang seolah ada ruang gelap dalam Pemilu atau Pilkada kita terutama soal biaya kampanye yang belum ada regulasi yang sungguh soal itu,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan ketentuan soal dana kampanye yang masih sangat longgar juga memposisikan partai politik tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan sumber dananya dari mana saja dan digunakan untuk apa. Hal ini tercermin dari ketentuan dalam UU Pilkada dan UU Pemilu maupun UU Partai Politik, yang pasalnya masih terlalu umum dan tidak ada sanksi yang jelas, kecuali ada laporan dan Ikhwal tersebut ditelurusi secara benar oleh KPK.

“Jadi ada dua sisi yang menjadi masalah, yakni masyarakat yang masih pragmatis luar biasa dan kedua dari sisi sumbernya, yakni politisi yang menggunakan sumber keuangan dengan tidak terkontrol sama sekali,” ujarnya.

Oleh karena itulah, Bambang menilai perlu niat luar biasa untuk bisa memperbaiki sumber dana Pemilu atau Pilkada maupun pertanggungjawaban. Lebih dari itu, masyarakat sebagai penerima manfaat dana kampanye juga harus menerima pendidikan politik yang optimal soal bahaya akan hal itu.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY, Budhi Masthuri menyatakan, bekerjasama dengan Bawaslu, pihaknya selama ini ikut serta dalam mengawasi pelanggaran penyalahgunaan dana publik yang digunakan untuk kepentingan Pilkada. Terlebih potensi penyelewengan dana publik akan meningkat dalam situasi masa pandemi.

“Ada tiga hal yang menjadi fokus kita ke depan. Pertama, soal anggaran penggunaan publik yang digunakan jauh hari sebelum pelaksanaan Pilkada seperti untuk baliho, kunjungan kerja dan lain sebagainya. Kedua yakni netralitas ASN yang juga menjadi hal yang krusial. Serta ketiga tentang penyaluran bansos yang juga cukup rawan,” katanya.

Lihat juga...