Dana Hibah untuk Pelajar-Mahasiswa di Sumbar Segera Cair

Editor: Makmun Hidayat

PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mencairkan dana hibah PT Rajawali yang ada di kas daerah Bank Nagari Syariah sebesar Rp86 miliar. Dana itu diperuntukan bagi siswa dan mahasiswa berprestasi.

Dalam rapat terbatas bersama para rektor dan kepala sekolah se-Sumatera Barat secara virtual, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, menyatakan dana hibah tersebut yang berada di rekening Bank Nagari Syariah sudah cukup lama mengendap, yang awalnya pada tahun Rp48 miliar pada tahun 2009, dan kini terus meningkat jumlahnya.

“Sampai saat ini uang di tabungan kita sudah mencapai Rp86 miliar hampir dua kali lipat, karena selama ini tidak pernah kita gunakan. Mungkin sekarang ini banyak orang menanyakan kenapa uang tersebut tidak digunakan? Karena tidak ada format atau aturan, khususnya di Indonesia yang mengatur terkait dana hibah tersebut,” terang Irwan Prayitno, Rabu (5/8/2020).

Menurutnya, perlu aturan yang jelas terkait dana hibah pengelolaan yang sifatnya abadi dan berkelanjutan setiap tahun oleh pemerintah daerah terhadap uang dari pihak ketiga.

“Kita sudah berkali-kali berkonsultasi dengan Kemendagri, Kementerian Keuangan dan Kemenkumham nggak ada judulnya atau nomenklatur yang berlaku di Indonesia. Makanya uang itu tidak habis-habis,” ucapnya.

Irwan Prayitno menyampaikan, dana PT Rajawali, bukanlah APBD murni provinsi, dana ini merupakan hibah yang dikhususkan dalam pembangunan dunia pendidikan Sumatera Barat. Dana itu harus jelas kegunaan dan peruntukannya.

Terkait dana hibah itu, Irwan Prayitno menjelaskan, bahwa BPK RI sudah berkali-kali menjadikan temuan. “Kok ada uang di kas daerah tapi tidak ada judul. Itu pun sudah berkali-kali ada revisi yang mengatur, bahkan sangat berbeda dengan harapan dari hibah Rajawali ini,” ungkapnya.

Selanjutnya, gubernur juga mengatakan, pencairan dana hibah perlu mengikuti aturan permendagri. Namun harus ada aturannya, setidaknya keluaran pesannya urusan badan hukum atau payung hukum. Sebab, proses regulasi pemberian beasiswa dari hibah PT. Rajawali harus menggunakan istilah diskresi.

“Secara teknisnya, saya serahkan pada akademisi dan kepala sekolah untuk merumuskannya. Baru kita keluarkan Pergub-nya,” ucap Irwan.

Ia menjelaskan diskresi adalah kebijakan Kemendagri pada Pemprov terkait di luar kewenangan Pemprov. Kenapa demikian, karena memang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) tersebut dialokasikan beasiswa pendidikan ini bagi siswa dan mahasiswa di Sumatera Barat ini.

“Atas dasar Pergub itu, nantinya nasib siswa dan mahasiswa yang tak mampu akan cair. Untuk itu saya sangat berharap agar bisa terlaksana. Pesan saya, jangan ada yang menyalahi aturan, bisa-bisa kita dianggap korupsi nantinya,” pesan Gubernur Sumatera Barat dua periode ini.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Adib Alfikri, menyebutkan, Pergub pencairan beasiswa Rajawali sudah disepakati dengan gubernur, tinggal teknis penyalurannya. Pada rapat itu ia menyerahkan sepenuhnya pada perguruan tinggi dan sekolah yang memberikan rekomendasi pada mahasiswa dan siswa yang akan menerima.

“Untuk tahap pertama, akan dicairkan Rp5 miliar. Semua mekanisme penyaluran tertuang dalam Pergub,” ulasnya.

Selama ini terbentur ketika menyusun Pergub sesuai diskresi. Ada dua kategori yang berhak menerima beasiswa tersebut pertama, siswa dan mahasiswa kurang mampu dengan dibuktikan adanya surat keterangan mungkin dari kelurahan, nagari atau terdaftar di Badan Amil Zakat (BAZ) terpadu.

Kedua siswa dan mahasiswa berprestasi dengan indikator Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dan untuk perguruan tinggi untuk akreditasi A, B juga berbeda IP-nya. Termasuk prestasi di luar akademik seperti di bidang olahraga, tahfidz bagus dan segala macamnya juga akan diakomodir.

“Yang jelas, kita lebih memprioritaskan untuk anak-anak kita berasal dari Sumatera Barat, baru yang lain, terkait teknisnya nanti tertuang dalam pergub,” terangnya.

Termasuk membahas besaran beasiswanya, baik kepada mahasiswa dan siswa miskin maupun berprestasi. Persyaratan penerimaan beasiswa ini tentu pihak perguruan tinggi dan sekolah yang memberikan kewenangan untuk merekomendasikan untuk mahasiswa dan siswa layak untuk diberi beasiswa.

Lihat juga...