DLH Padang Dirikan Posko Pemantauan Tempat Pembuangan Sampah

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

PADANG — Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Sumatera Barat, kini memberlakukan pengawasan di sejumlah tempat pembuangan sampah (TPS) di daerahnya. Tujuan hal ini dilakukan mengingat masih rendahnya kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya serta munculnya TPS liar.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Mairizon, dalam sebuah kegiatan beberapa waktu yang lalu sebelum Covid-19./ Foto: Dokumen

“Kita telah meletakkan kontainer di tempat-tempat yang telah diperhitungkan. Sehingga kepada masyarakat diminta membuang sampah ke dalam kontainer yang telah disediakan. Tapi masih ada masyarakat yang membuang ke lokasi lain,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Mairizon, di Padang, Minggu (30/8/2020).

Menurutnya tindakan demikian jelas telah melanggar aturan seperti yang tertuang dalam Perda Tentang Pengelolaan Sampah di Padang.

Menyikapi hal tersebut, pihak DLH kini mendirikan sebuah posko tempat pemantauan aktivitas masyarakat yang membuat sampah tidak di dalam kontainer yang disediakan.

Dari pantauan di lapangan, posko pemantauan dan pengawasan itu ada dekat dari Kantor Camat Kuranji Padang, atau berada persis di Simpang Taruko. Ada satu petugas yang ditempatkan dengan melakukan perekaman video, guna memantau aktivitas masyarakat yang bila melakukan pembuangan sampah sembarangan.

“Petugas itu akan melihat seluruh aktivitas yang ada di jangkauannya itu. Alasan di sana, karena sering ditemukan TPS liar,” jelasnya.

Dikatakannya terkait TPS liar itu, ada terlihat di kawasan lahan kosong bahkan ada yang sengaja mengongokkan sampahnya di median jalan seperti halnya di Jalan Bypass Padang. Padahal tidak jauh terdapat kontainer sampah yang telah disediakan DLH.

Mairizon menyatakan apabila masih saja didapati warga yang melanggar, pihaknya tidak segan-segan untuk menindak. Warga yang kedapatan melanggar diberi sanksi berupa teguran tertulis.

“Jika masih membandel, maka Bidang Penataan dan Penegakan Hukum DLH Kota Padang akan memproses sesuai aturan Perda dan Perwako yang berlaku,” ucapnya.

Sementara itu, salah seorang warga Padang, Arzil, mengatakan, munculnya tempat-tempat pembuangan sampah yang sebenarnya tidak ditempat yang disediakan DLH, karena posisi kontainer yang ditempatkan itu sangat jauh dari rumah.

“Kita di masyarakat tentunya maulah ikut aturan pemerintah. Tapi coba dihitung jarak ditemukannya kontainer dengan pemungkiman penduduk. Parahnya lagi, di kawasan padat penduduk, kontainer cuma satu. Akibatnya, sampahnya melimpah hingga keluar dan ke tepi jalan,” sebutnya.

Arzil berharap ada kajian ulang dari pemerintah terkait cara dan ketentuan peletakan kontainer sampah itu. Seperti halnya di Kecamatan Koto Tangah yang merupakan kecamatan yang sangat luas di Padang, untuk diletakkan minimal satu kelurahan itu ada satu kontainer.

Ia juga menyambut jika benar memiliki posko pengawasan dan pemantauan itu, dengan demikian diharapkan DLH Padang tahu dimana saja kawasan-kawasan yang sebenarnya harus ditambah  serta menempatkan kontainer dengan sistem perhitung jarak tempuh penduduk antara ke kontainer dengan pemukiman yang ada.

Lihat juga...