Dorong Pergerakan Perekonomian, Pemerintah Siapkan Stimulus Baru

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam peluncuran penjaminan korporasi di Jakarta, Rabu (29/7/2020) – Foto Ant

JAKARTA – Pemerintah saat ini sedang menyiapkan kebijakan stimulus baru, untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Beberapa yang disiapkan mulai dari memperbesar diskon angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25, hingga tambahan bansos untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

“Ada yang sifatnya baru. Beberapa stimulus yang kurang atau belum bisa diimplementasikan karena sulit dilaksanakan maka pemerintah akan perbaiki dan ubah,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, di Jakarta, Rabu (5/8/2020).

Sri Mulyani menyebut, pemerintah akan memberikan bantuan pengurangan beban listrik industri bisnis dan sektor sosial, dengan menanggung minimum tagihan yang harus dibayar pelaku usaha kepada PLN. “Pemerintah akan menanggung atau PLN tidak lagi men-charge minimum langganan listrik kepada sektor industri bisnis dan sosial ini,” tambahnya.

Selama ini, pelaku dunia usaha mempunyai kewajiban untuk membayar minimum tagihan, meskipun penggunaan listriknya jauh lebih kecil ketika operasi usaha sedang menurun. “Ini memberatkan. Pemerintah minta PLN agar tidak lagi berikan tagihan minimum kepada industri bisnis dan sektor sosial, sehingga pelanggan ini hanya bayar sebesar apa yang mereka gunakan,” jelasnya.

Stimulus tersebut diklaim akan sangat berguna, khususnya untuk sektor pariwisata, hotel, dan perdagangan, yang selama ini operasinya sedang sangat menurun. Sehingga penggunaan listrik juga mengalami penurunan. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp3 triliun untuk menanggung minimum tagihan listrik dunia usaha.

Sri Mulyani menyatakan, pemerintah juga memperbesar diskon angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25, dari yang berlaku saat ini yaitu 30 persen menjadi 50 persen. Pemerintah akan memberikan tambahan bansos untuk 10 juta masyarakat PKH, dalam bentuk beras sebanyak 11 kilogram dengan anggaran yang disiapkan adalah Rp4,6 triliun.

Kemudian, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai sebesar Rp500 ribu bagi 10 juta penerima Kartu Sembako di luar PKH, dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp5 triliun dan akan dibayarkan pada Agustus 2020.

Pemerintah juga turut memberikan bansos produktif bagi 12 juta UMKM, sebesar Rp2,4 juta dengan total anggaran sekitar Rp30 triliun. “Seperti yang disampaikan Presiden ke beberapa pengusaha UMKM yang sangat kecil dan bentuk bantuan sifatnya produktif. Jadi bukan pinjaman tapi bantuan dengan total anggaran mendekati Rp30 triliun,” jelas Menkeu.

Terakhir, pemerintah sedang mengkaji pemberian bantuan gaji kepada 13 juta pekerja, yang memiliki upah di bawah Rp5 juta dengan persiapan anggaran sebesar Rp31,2 triliun. “Berbagai langkah ini dilakukan, karena sampai Agustus penyerapan program PEN masih dirasa perlu untuk ditingkatkan,” tegasnya. (Ant)

Lihat juga...