DPRD Dorong Pemkab Purbalingga Maksimalkan PAD

Editor: Makmun Hidayat

PURBALINGGA — Kalangan DPRD Purbalingga mendorong agar pemkab memaksimalkan pendapatan dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah mulai dioperasikan kembali. Mengingat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun ini, pendapatan Purbalingga turun hingga 8,2 persen.

Ketua Badan Anggaran DPRD Purbalingga, Bambang irawan mengatakan, penurunan pendapatan tersebut, secara otomatis akan berimbas pada penurunan belanja APBD Perubahan 2020. Sehingga perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan belanja daerah, salah satunya adalah dengan memaksimalkan PAD.

“Beberapa tempat wisata sudah dibuka secara bertahap, sehingga roda perekonomian sudah mulai berjalan. Namun, perlu dimaksimalkan lagi, supaya bisa menggenjot PAD kita,” katanya, Rabu (5/8/2020).

Lebih lanjut Bambang Irawan menyampaikan, relokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sangat besar dan memakan anggaran pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga seluruh OPD di Kabupaten Purbalingga diharapkan dalam penyusunan program mampu memanfaatkan anggaran yang tersisa semaksimal mungkin, sesuai dengan skala prioritas.

“Meskipun begitu, untuk proyek-proyek pembangunan, harus tetap dijaga kualitas bangunannya,” pesannya.

Sementara itu, Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi menyampaikan, pihaknya sedang berupaya untuk menyiasati penurunan kemampuan belanja daerah. Antara lain dengan melakukan rasionalisasi anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung.

Menurut Bupati, berkurangnya kemampuan belanja daerah tidak boleh membuat semangat kerja para OPD menurun. Sebaliknya, OPD dituntut untuk berinovasi, sehingga tetap bisa menjalankan program-program prioritas di tengah keterbatasan anggaran.

“Untuk rasionalisasi anggaran belanja tidak langsung besarannya sampai dengan Rp 7.893.802.000 dan untuk rasionalisasi belanja langsung sebesar Rp 91.149.389.000. Kita tidak boleh putus asa dan harus meningkatkan kreativitas untuk menyiasasi keterbatasan anggaran,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Badan Anggaran DPRD Purbalingga memproyeksikan pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2020 hanya sebesar Rp 1,87 triliun. Jumlah tersebut menurun 8,2 persen dari APBD induk 2020 yang senilai Rp 2.042.708.319.000.

Penurunan pendapatan daerah tersebut otomatis berdampak pula pada penurunan kemampuan belanja APBD Perubahan 2020 menjadi Rp 1.996.770.128.000 atau mengalami penurunan sebesar 4,73 persen dari sebelumnya sebesar Rp 2.095.813.319.000. Sedangkan penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp 129.993.761.000 atau naik sebanyak 111,7 persen dari APBD Induk 2020. Penerimaan tersebut bersumber dari Silpa atau sisa anggaran tahun 2019 lalu.

Menurut bupati yang biasa disapaTiwi ini, sisa anggaran tahun anggaran 2020 sangat bermanfaat untuk membiayai anggaran belanja langsung atau tidak langsung yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Lihat juga...