Dua Profesor Baru UB Sumbang Pemikiran untuk Bangsa

Editor: Makmun Hidayat

MALANG — Jumlah profesor di Universitas Brawijaya (UB) kembali bertambah dengan dikukuhkannya dua profesor baru yakni Prof. Dr. Ir. Harsuko Riniwati, MP, dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), dan Prof. Dr. Dra. Sri Mangesti Rahayu, M.Si dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA). Tercatat, dengan tambahan dua profesor baru tersebut, UB kini total memiliki 266 profesor. 

Prof. Harsuko Riniwati yang dikukuhkan sebagai profesor di bidang Ilmu Sosial Ekonomi Perikanan, mengatakan, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat besar di mana luas lautnya dua per tiga dari wilayah Indonesia. Namun sayangnya kondisi tersebut justru kontraproduktif dengan kondisi nelayan di Indonesia yang masih saja erat dengan kemiskinan.

Kondisi inilah yang kemudian melatarbelakangi Prof. Harsuko membuat sebuah kajian yang berjudul ‘Pembangunan Masyarakat Nelayan dengan Pendekatan Pemberdayaan Metode Piramida Terbalik’.

“Ada kontraproduktif yang dialami oleh nelayan di Indonesia yaitu dari sumber daya alam yang melimpah, indeks kinerja utama dari Kementerian Kelautan perikanan yang dilaporkan sangat bagus dan memenuhi standart namun nyatanya kondisi masyarakat nelayan sampai dengan sekarang ini masih rentan,” ucapnya dalam pidato ilmiah pengukuhan profesor di Gedung Widyaloka, Rabu (26/8/2020).

Menurutnya, aspek sosial belum tersentuh pembangunan di perikanan dan kelautan. Selama ini pemberdayaan masyarakat nelayan masih mengutamakan indikator ekonomi, padahal aspek sosial juga menjadi hal yang penting. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya indeks sosial pada masyarakat nelayan.

Apalagi metode awal yang digunakan sesuai dengan teori hierarki  menyebutkan secara berurutan yakni kesejahteraan, akses terhadap sumber daya, partisipasi terhadap sumber daya, kesadaran kritis terhadap permasalahan yang dihadapi, dan pengambilan keputusan.

“Artinya semakin hirarkinya ke atas semakin dikatakan berdaya dan SDM dikatakan paling berdaya kalau mampu mengambil keputusan terhadap sumber daya,” ujarnya.

Sementara selama ini program pemberdayaan yang dijalankan oleh stakeholder hanya berputar pada kesejahteraan yang merupakan level dasar dari pemberdayaan, sehingga belum menyentuh indek atau level yang lebih tinggi dari pemberdayaan yaitu akses, partisipasi, kesadaran kritis dan pengambilan keputusan.

Oleh sebab itu, berdasarkan penjelasan tersebut maka pemberdayaan perlu ditinjau kembali sistemnya karena kalau mengikuti secara teori hirarki yang dimulai dari kesejahteraan, tidak akan menyentuh atau belum menyentuh pada pengambilan keputusan.

“Merespon adanya pergeseran indikator keberhasilan pembangunan masyarakat nelayan tersebut, maka saya sebagai akademisi sekaligus sebagai peneliti memberikan model pemberdayaan metode baru yakni metode piramida terbalik,” sebutnya.

Agar tercapai kesejahteraan yang hakiki, artinya tercapainya kesejahteraan materi, nonmateri, jangka pendek, jangka panjang, juga memenuhi kebutuhan praktis dan strategis, maka paradigma tersebut harus dibalik. Piramida itu dibalik, dimana pemberdayaan harus diawali dari meningkatkan kemampuan, keterampilan dalam mengambil keputusan terhadap sumber daya.

“Semoga dengan ditingkatkannya kemampuan dan keterampilan masyarakat nelayan di dalam aspek sosial yang intangibel, harapannya nanti akan terjamin kemampuan di dalam analisis permasalahan yang dihadapi,  terjamin kualitasnya dalam partisipasi terhadap sumber daya serta akses yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan yang berkualitas dan berkelanjutan,” tuturnya.

Prof. Dr. Ir. Harsuko Riniwati, MP, dan Prof. Dr. Dra. Sri Mangesti Rahayu, M.Si usai melakukan konferensi pers di Gedung Widyaloka, Rabu (26/8/2020). -Foto: Agus Nurchaliq

Sementara itu, Prof. Sri Mangesti yang dikukuhkan sebagai profesor di bidang Ilmu Keuangan Bisnis, dalam pidato ilmiahnya yang berjudul ‘Politik Keuangan Bisnis dalam Penguatan BUMN untuk Kepentingan Negara dan Rakyat’ menyampaikan rekomendasi kebijakan politik keuangan bisnis pada BUMN, yaitu bagaimana pemerintah mengatur bisnis sektor publik untuk mencari keuntungan dan tetap melayani masyarakat.

Dikatakan Prof. Mangesti dari hasilnpenelitiannya yang menggunakan  20 sampel BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sampai dengan tahun 2019 dapat ditari beberapa kesimpulan. Pertama, BUMN belum optimal dalam menjalankan fungsi bisnisnya. Terbukti dari 20 BUMN yang terdaftar di BEI tidak seluruhnya berada dalam kondisi baik.

Kedua, seluruh BUMN telah menjalankan kewajiban pelayanan masyarakat dalam bentuk CSR dan PKBL. Bahkan, perusahaan yang merugi pun masih menjalankan kewajibannya tersebut. Ketiga, dari kedua kesimpulan sebelumnya menunjukkan adanya permasalahan BUMN dalam memenuhi kedua fungsinya, yaitu fungsi bisnis dan fungsi pelayanan masyarakat.

“Dalam ilmu keuangan bisnis diketahui ada dua teori yang akan saling berhadapan ketika sektor pemerintah harus berbisnis, yaitu teori agensi yang lebih berfokus pada tanggung jawab institusi bisnis kepada pemiliknya dan teori stakeholder yang lebih menekankan pada tanggung jawab institusi bisnis terhadap pemangku kepentingan yang bukan hanya terdiri atas pemilik semata,” jelasnya.

Oleh sebab itu utuk mengatasi permasalahan tersebut, Prof. Mangesti merekomendasikan agar pemerintah perlu membuat beberapa modifikasi pelaksanaan teori agensi dan teori stakeholder bagi BUMN.

Pertama, pemerintah perlu secara profesional mengatur berapa persen laba yang dapat dijadikan dividen yang dapat diberikan kepada pemerintah sebagai bagian dari teori agensi. Kedua, sebagai bagian dari teori stakeholder, pemerintah juga perlu mengatur berapa besaran CSR perusahaan dan penghentian kewajiban CSR serta PKBL ketika perusahaan dalam kondisi merugi atau indikasi kondisi keuangan yang memburuk.

Ketiga, sebagai gabungan dari teori agensi dan teori stakeholder, perlu dibuat peraturan untuk mendorong agar BUMN tidak hanya menggantungkan usahanya pada bidang spesifik yang didapat dari fasilitas monopoli pemerintah namun tetap dapat bersaing layaknya profit-oriented company.

“Selain itu, pemerintah juga harus membuat aturan yang jelas tentang persentase hasil penjualan dan produksi BUMN yang dialokasikan untuk program pemerintah dalam satu kesatuan CSR khusus yang sudah mencakup keseluruhan program pemerintah yang diwajibkan kepada BUMN,” urainya.

Sementara itu rektor UB, Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS. sangat mengapresiasi dikukuhkannya dua profesor baru tersebut sekaligus mendorong para dosen lainnya untuk bisa segera meraih gelar profesor.

Menurutnya saat ini jumlah profesor di UB masih tergolong sedikit dan belum sesuai dengan yang diharapkan.

“Kepada para dekan dan dosen kami harapkan untuk bisa segera mengurus guru besarnya agar UB bisa berada dalam posisi peringkat yang lebih baik,” tuturnya.

Ia juga berpesan kepada seluruh guru besar termasuk dua guru besar yang baru dikukuhkan ini jangan berhenti dalam berkarya, berinovasi dan meningkatkan kinerjanya.

Lihat juga...