Hilangnya Sejarah Rumah Proklamasi

OLEH: NOOR JOHAN NUH

Pelaku, Kapan, Di mana

Penulisan sejarah harus memenuhi tiga unsur yaitu manusia sebagai pelaku, waktu atau kapan peristiwa itu terjadi, dan tempat atau ruang di mana momen sejarah itu berlangsung.  Jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka entitas sejarah tercederai bahkan dapat dikatakan hilang.

Misalkan sejarah yang memenuhi tiga unsur  tersebut  adalah tentang kemerdekaan Amerika. Pernyataan kemerdekaan (declaration of independent) Amerika terjadi pada tanggal 4 Juli 1776 (waktu atau kapan), yang merumuskan adalah  Thomas Jefferson, John Adams,  Roger Sherman, Benyamin Franklin, dan Robert R Livingston (para pelaku), di satu rumah di Philadelphia yang kini disebut independence hall (tempat atau ruang).

Sampai hari ini independence hall tetap terpelihara lestari nyaris mirip sama perlengkapan  yang ada di rumah itu dengan keadaan pada waktu declaration of independent dikumandangkan lebih dari 200 tahun yang lalu.

Robohnya Bangunan Proklamasi

Berbeda dengan  kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta, tempat peristiwa itu terjadi sudah tidak ada. Tempat proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan sudah dibongkar. Maka unsur pelaku dan waktu terpenuhi,  akan tetapi unsur tempat atau ruang di mana peristiwa itu terjadi sudah tidak ada atau hilang.

Akibatnya sebagian dari generasi yang hidup 75 tahun setelah proklamasi itu dibacakan seperti kehilangan kompas tidak tahu di mana proklamasi diucapkan, lalu bagaimana untuk generasi yang akan datang? Pasti lebih tidak mengetahui tentang proklamasi Indonesia secara utuh.

Keprihatinan atas hilangnya rumah proklamasi dibahas dalam webinar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI)—seminar zoom pada tanggal 17 Agustus 2020 diberi judul “Di Balik Robohnya Bangunan Proklamasi.”

Usaha Membangun Kembali Rumah Proklamasi

Menjadi pembicara dalam webinar sejarawan Dr. dr. Rushdy Husein dan arsitektur Ir. Bambang Eryudhawan. Keduanya  anggota Yayasan Bung Karno yang merasa prihatin atas dibongkarnya rumah proklamasi dan sudah puluhan tahun  berikhtiar dengan segala daya upaya agar rumah itu dapat dibangun kembali.

Dalam webinar sejarawan Rushdy memaparkan sejarah rumah proklamasi sejak dari tahun 1930 yang dihuni oleh pedagang Belanda bernama Baron van Asbeck, tahun 1939 berpindah tangan kepada Mr. PR Feith, ahli hukum dari perusahan minyak Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM). Pada waktu Jepang berkuasa Mr. PR Feith dinternir (ditawan) dan istrinya dipindahkan ke Jalan Lembang, dan rumah di Jalan Pegangsaan Oost (Timur) 56 diberikan kepada Soekarno oleh pemerintah pendudukan Jepang.

Sedangkan arsitek Bambang lebih memperjelas riwayat rumah itu dengan menunjukkan dokumen dari Belanda yang isinya seperti dijelaskan oleh Rusdhy. Sebagai arsitek ia menceritakan betapa sulitnya untuk membangun rumah proklamasi kembali. Juga diberitahu bahwa pondasi rumah itu masih ada yang sekarang berada di pelataran Tugu Proklamasi, dan ia dapat menunjukkan titik di mana Bung Karno dan Bung Hatta berdiri pada saat proklamasi dibacakan.

Lalu bagaimana sampai dua orang proklamator yakni Bung Karno dan Bung Hatta yang pada masa kolonial Belanda lebih dari tiga belas tahun dipenjara dan diasingkan, yang kemudian pada masa pendudukan Jepang kembali ke Jakarta dan diberi rumah oleh tentara pendudukan Jepang?

Hatta Dikasih Rumah di Jalan Diponegoro

Dalam memoir Bung Hatta berjudul Mohammad Hatta dituliskan, setelah lima tahun diasingkan di Boven Digul, Hatta bersama Syahrir dipindahkan ke Bandaneire. Menjelang kekalahan Belanda atas Jepang, keduanya dijemput dengan pesawat terbang Catalina dan dipindahkan ke Sukabumi.

Setelah Belanda ditaklukkan dan Jepang berkuasa, Bung Hatta dipanggil ke Jakarta oleh Pemerintah Militer Jepang. Di Jakarta Hatta diinapkan di Hotel Des Indes dan diberi sebuah mobil berikut surat khusus bebas dari jam malam yang diberlakukan pada waktu itu. Setelah berunding beberapa hari dengan Panglima Tertinggi Tentara Pendudukan Jepang Jenderal Imamura, akhirnya Bung Hatta menerima tawaran sebagai Penasihat Militer Tentara Pendudukan Jepang.

Untuk tempat tinggal Bung Hatta dipersilakan memilih dari rumah-rumah Belanda yang kosong karena pemiliknya sempat mengungsi ke Australia atau diinternir (ditawan) oleh Jepang. Kemudian Bung Hatta berhasil menemukan rumah kosong milik Belanda yang bekerja di perminyakan, penghuninya kabur ke Australia sebelum Jepang masuk.  Rumah itu  beralamat Jalan Diponegro 57, waktu itu namanya Orange Boulevard.

Saat  meminta izin menempati rumah itu kepada penguasa  Jepang, hampir saja tidak diberikan karena di jalan Orange Boulevard  hanya untuk tempat tinggal pejabat-pejabat Jepang. Setelah berdiskusi dengan pejabat Jepang yang berwenang, dan atas pertimbangan bahwa Bung Hatta adalah seorang tokoh  Indonesia yang sudah berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia sejak masih sekolah di Belanda, akhirnya Bung Hatta diizinkan menempati rumah itu. Dan Bung Hatta menjadi satu-satunya orang Indonesia yang tinggal di Jalan Diponegoro pada waktu itu, kemudian disusul oleh Bung Karno.

Bung Karno dari Bengkulu ke Padang

Sementara Bung Karno dalam otobiografinya yang ditulis Cindy Adams berjudul BUNG KARNO—Penyambung Lidah Rakyat Indonesia diceritakan; Dalam keadaan tentara Belanda terdesak akibat gempuran tentara Jepang, Bung Karno yang sedang diasingkan di Bengkulu dipindahkan ke Padang. Maka Bung Karno bersama Bu Inggit, anak angkatnya Kartika, dikawal seorang polisi dan empat orang Opas yaitu orang pribumi yang menjadi pembantu polisi Belanda, berangkat ke Padang memakai pedati.

Setiba di Padang, Belanda sudah menyerah kepada Jepang. penguasa militer Jepang di Padang, Kolonel Fujiyama menemui Bung Karno  dan menyampaikan pesan dari Panglima Tertinggi Tentara Pendudukan Jepang Jenderal Imamura, meminta Bung Karno segera ke Jakarta melalui Palembang.

Tertahan di Palembang

Segera Bung Karno dan rombongan berangkat ke Palembang, namun timbul masalah karena penguasa militer Jepang di sana tidak mengizinkan Bung Karno melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Mereka mengalami kesulitan pada masyarakat yang melakukan perlawanan atas kekerasan yang kerap dilakukan oleh tentara Jepang, dan meminta bantuan Bung Karno untuk ikut  membantu mengatasinya.

Meskipun Bung Karno menunjukkan surat dari Kolonel Fujiyama bahwa perintah ke Jakarta itu atas permintaan Jenderal Imamura tetap saja ia tertahan di Palembang sampai satu bulan lebih.

Baru kemudian dengan perahu motor sepanjang delapan meter, Bung Karno, Bu Inggit, anak angkat mereka, berlayar ke Jakarta yang memakan waktu  empat hari dan berlabuh di pelabuhan Pasar Ikan.  Setelah hampir tiga belas tahun dipenjara dan diasingkan akhirnya Bung Karno kembali ke menjejakkan kakinya di Jakarta.

Tiba di Jakarta

Karena tidak ada yang menjemput,  Bung Karno meminta tolong kepada seorang nelayan yang ada di pelabuhan  untuk memberi tahukan kedatangannya kepada mantan iparnya Anwar Tjokroaminoto, Mr. Sartono, dan Bung Hatta. Setelah ketiga orang itu datang ke pelabuhan Pasar Ikan, Bung Karno diantar ke rumah yang telah disiapkan oleh tentara pendudukan Jepang.

Dalam otobiografinya dituliskan; “Djepang telah menjediakan sebuah rumah bertingkat-dua dan manis potongannya, terletak disebuah djalan raja di Djakarta. Rumah itu mempunjai lapangan rumput, beranda, garasi dan perabot lengkap, ketjuali piring-piring barang petjah belah lainnja jang sudah dibanting-bantingkan oleh Belanda sebelum berangkat.”

Jelas dalam otobiografinya  Bung Karno menyebut bahwa rumah di Jalan Diponegro 11 adalah disediakan oleh tentara pendudukan Jepang. Rumah yang berada di tengah kota di daerah elite Jakarta. Namun bukan rumah seperti ini yang dikehendaki  Bung Karno. Ia tidak senang tinggal di rumah bertingkat dan menghendaki rumah yang berhalaman luas. Rumah yang dikehendaki ditulis di biografinya; “… bahwa pemimpin kita tentu memerlukan ruangan jang banjak untuk tetamu.”

Dari Diponegoro 11 ke Pegangsaan Timur 56

Bung Karno yang kemudian menjadi Ketua Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), menyampaikan kehendaknya tinggal di rumah yang berhalaman luas kepada Hitoshi Shimizu, pegawai Sandenbu, divisi propaganda Jepang, yang selanjutnya meminta seorang pemuda bernama Chaerul Basri mencarikan rumah dimaksud.

Dalam wikipedia Hitoshi Shimizu diceritakan tentang rumah di Jalan Pegangsaan Timur No 56. Rumah itu milik orang Belanda bernama Baron van Asbeck yang di carikan oleh pemuda bernama Chairul Basri.  Sebelumnya Hitoshi  memberikan mobil Buick untuk Bung Karno yang kemudian dijadikan mobil kepresidenan, dan dia juga yang memberikan kain warna merah dan putih yang kemudian dijahit oleh Ibu Fatmawati menjadi bendera  dan dikibarkan pada 17 Agustus 1945.

Pada waktu pemerintahan pindah ke Yogyakarta, rumah Pegangsaan Timur 56 menjadi tempat tinggal Menteri Kemakmuran dr. AK Gani. Juga digunakan oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir dalam rangka Perundingan Linggarjati.  Rumah itu kemudian dipersiapkan untuk tempat tinggal Jenderal Soedirman, sayang beliau tidak pernah sempat datang ke Jakarta karena sakit, dan meninggal dunia di Magelang pada 29 Januari 1950.

Setelah terbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), Bung Karno ditetapkan sebagai Presiden dan kembali ke Jakarta. Sebagai Presiden RIS Bung Karno tidak lagi tinggal di Pegangsaan Timur 56 tetapi di Istana. Berbeda dengan Bung Hatta yang pada akhirnya membeli rumah di Jalan Diponegoro 57 yang ditempati sampai dia meninggal dunia, sedangkan Bung Karno,  belum ada data perihal membeli rumah di Pegangsaan Timur 56.

Rumah Pegangsaan Timur 56 selanjutnya disebut Wisma Negara, UUD RIS dibahas di rumah itu.  Dan pada September 1957, dibelakang rumah tersebut dibangun gedung pertemuan yang digunakan untuk Musyawarah Nasional.

Rumah Proklamasi Dibongkar

Hingga pada 1 Januari 1962, Presiden Soekarno melakukan pencangkulan pertama tanda dimulainya pembangunan Gedung Pola di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, sekaligus pembongkaran rumah paling bersejarah berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia; Rumah Proklamasi.

Dalam catatan Rusdhy, sampai sekarang tidak diketahui alasan Bung Karno membongkar rumah itu.  Mungkin Bung Karno menganggap rumah itu miliknya sama dengan Bung Hatta memiliki rumah yang diberikan oleh Jepang tersebut di atas. Sebagai salah seorang proklamator maka yang seharusnya paling berkepentingan dengan rumah proklamasi adalah Bung Hatta, akan tetapi tidak sepatah kata pun ke luar protes dari mulut Bung Hatta atas dibongkarnya rumah itu.

Bangun Kembali Rumah Proklamasi

Tiga tahun belakangan ini beredar bahwa rumah itu diberikan oleh Faradj bin Said Bin Awadh Martak kepada Bung Karno. Juga beredar di media sosial copy surat ucapan terima kasih dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perhubungan Ir. M Sitompul tertanggal 14 Agustus 1950,  kepada Faradj Bin Said Martak, isinya antara lain;  “…telah membantu pemerintah tersebut dalam hal usahanja membeli beberapa gedung di Djakarta, antara lain gedung Pegangsaan Timur 56, gedung mana untuk Pemerintah sangat besar harganja berhubung dengan sedjarah kelahirannja Republik Indonesia.”

Juga beredar di media sosial copy surat yang berisi ucapan terimakasih dari Presiden Soekarno kepada  Tuan Martak tertanggal 24 – 1 –53 atas kiriman madu Arab. Jika untuk pemberian madu Arab Presiden Soekarno mengucapkan terimakasih tertulis di kop kepresidenan, tentu untuk pemberian sebuah rumah akan melakukan hal yang sama. Dan tidak etis jika pemberian rumah kepada Bung Karno, malah yang memberi ucapan terima kasih Ir. M Sitompul.

Juga menjadi pertanyaan, apakah Faradj Bin Said Martak membeli rumah Pegangsaan Timur 56 setelah proklamasi,  yang berarti membeli dari Bung Karno atau membeli dari negara, jika rumah itu dianggap rumah Bung Karno atau rumah negara. Jika Faradj Bin Said Martak membeli rumah itu sebelum ditempati oleh Bung Karno berarti membeli dari Baron Van Asbec atau Mr. PR Feith, maka harus dibuktikan dengan akte jual beli agar sejarah rumah itu menjadi terang benderang.

Sedangkan sejarawan Dr. dr. Rusdhy Husein yang telah sekitar tiga puluh tahun meneliti rumah proklamasi,  dan berjuang agar rumah itu dapat dibangun kembali—dalam ‘webinar’ diperlihatkan dokumen  dari berbagai sumber bahwa rumah di Jalan Pegangsaan Oost 56 pada tahun 1930 dihuni oleh pedagang Belanda bernama Baron van Asbeck. Tahun 1939 berpindah tangan kepada Mr. PR Feith, ahli hukum dari perusahan minyak Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM). Pada waktu Jepang berkuasa Mr. PR Feith diinternir (ditawan) dan istrinya dipindahkan ke Jalan Lembang, lalu rumah itu oleh penguasa pendudukan Jepang diberikan kepada Bung Karno.

Setelah selama ini kita kehilangan rumah proklamasi, kini ditambah lagi dengan sejarah rumah itu. Jika benar cerita yang beredar belakangan ini bahwa rumah itu diberikan oleh keluarga Martak kepada Bung Karno maka keluarga itu sangat layak dianugerahi  Bintang Mahaputra atau Bintang penghargaan lainnya. Namun jika tidak maka pemerintah harus tegas menjelaskan kepada masyarakat agar tidak menambah kesimpang-siuran sejarah rumah proklamasi.

Semoga pada ulang tahun kemerdekaan kelak, upacara tidak dilangsungkan di artefak kolonial Istana Merdeka, akan tetapi di Rumah Proklamasi yang sudah dibangun kembali.  Teks proklamasi bukan dibacakan oleh Ketua MPR melainkan oleh Presiden yang berdiri persis di titik Bung Karno berdiri pada saat membacakan proklamasi 17 Agustus 1945.  Dan tidak ada lagi masyarakat yang mengatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Istana Merdeka, serta harus jelas dan tuntas tentang sejarah Rumah Proklamasi. ***

Noor Johan Nuh, penulis buku dan bergiat di forum Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB) Jakarta

Lihat juga...