IDEAS Prediksi Relaksasi Defisit 3 Persen Hingga 2023

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS) memprediksi relaksasi defisit di atas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) berpotensi berlanjut hingga melebihi tahun 2023.

Peneliti IDEAS, Siti Nur Rosifah mengatakan, dengan alasan penanggulangan pandemi Covid-19 dikukuhkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanda Negara (RAPBN) 2021, defisit anggaran diizinkan menembus batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (APB).

“Dari rata-rata 2,3 persen dari PDB pada 2016-2019, menjadi 5,9 persen dari PDB pada 2020-2021,” ujar Nur, pada diskusi hasil riset #IDEASTalks bertajuk ‘Pandemi, Resesi dan RAPBN 2021’, secara webinar di Jakarta, Kamis (27/8/2020).

Melihat erosi fiskal yang signifikan ini menurutnya, sangat mengkhawatirkan karena konsolidasi fiskal ke depan hanya bertumpu pada kenaikan penerimaan. Sehingga IDEAS memprediksi relaksasi defisit diatas 3 persen dari PDB  berpotensi berlanjut hingga melebihi 2023.

“Tanpa pandemi saja, kinerja penerimaan perpajakan (tax ratio) kita relatif rendah, rata-rata 10,1 persen dari PDB pada 2016-2019. Pasca Covid-19, kapasitas fiskal diproyeksikan jatuh drastis, hanya 8,5 persen dari PDB pada 2020-2021,” papar Nur.

Dia memperkirakan ketika RAPBN 2021 membuat asumsi pertumbuhan ekonomi yang ambisius, di kisaran 5 persen, target tax ratio hanya 8,39 persen, bahkan lebih rendah dari target 2020 di 8,57 persen dengan outlook pertumbuhan kontraksi 1 persen.

“Maka konsolidasi fiskal menuju defisit 3 persen dari PDB pada 2023, sebagaimana amanat UU No. 2/2020, menjadi sulit dicapai,” tukasnya

Karena menurutnya, di sisi pengeluaran, belanja birokrasi (belanja pegawai dan barang) yang mendominasi belanja pemerintah pusat, tidak banyak berubah ketika pandemi menerpa.

Bahkan pembayaran bunga utang juga meningkat drastis pasca pandemi Covid-19 ini. “Belanja tidak terikat  yang sudah kecil, masih harus dipangkas saat wabah melanda. Belanja modal dan subsidi turun pasca Covid-19,” ujarnya.

Bahkan Nur juga menemukan adanya paradoks dalam RAPBN 2021, yaitu minimnya dukungan fiskal untuk sektor kesehatan.

Menurutnya, anggaran untuk kesehatan hanya sedikit meningkat pasca-pandemi. Padahal wabah pandemi Covid-19 masih mengganas dan tersebar semakin merata ke seluruh pelosok wilayah Indonesia. Sehingga rendahnya anggaran untuk kesehatan sangat memprihatinkan.

“Ketika pemerintah dengan kondisi yang tidak memiliki cadangan cukup, harus membayar bunga utang investor hingga 2,11 persen dari PDB pada RAPBN 2021. Di saat yang sama sektor kesehatan yang merupakan garda terdepan melawan pandemi Covid-19 hanya menerima alokasi 0,63 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB),” ungkapnya.

Dia menyebut, bahkan alokasi untuk bunga utang mengalahkan seluruh alokasi anggaran untuk penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional pada 2021.

“Tidak terlihat kesigapan pemerintah bertindak dan keberanian politik yang memadai untuk memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi,” tukasnya.

Dia menilai bahwa pandemi Covid-19 malah membuka kebebalan pengelolaan APBN, yaitu belanja terikat beban utang dan belanja birokrasi yang terus bertambah meski krisis melanda.

Ini terlihat ketika kebutuhan terhadap perlindungan sosial dan penyelamatan dunia usaha dari kebangkrutan meningkat drastis. Ini berdampak menambah utang secara radikal malah menjadi pilihan.

Lihat juga...