INDEF: Bansos UMKM Tak Menyentuh Akar Masalah

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, pada diskusi webinar bedah buku INDEF di Jakarta, beberapa waktu lalu. Foto: Sri Sugiarti.

JAKARTA — Pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial (Bansos) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tahap pertama, sebesar Rp 2,4 juta untuk masing-masing pelaku usaha.

Anggaran bansos UMKM senilai Rp 22 triliun untuk pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19 ini telah disalurkan kepada 9,1 juta pelaku UMKM.

Terkait hal ini, ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengatakan, program perlindungan sosial mestinya secara konsep harus jelas, mana yang sosial dan mana yang ekonomi.

Menurutnya, yang namanya perlindungan sosial itu adalah yang benar-benar membutuhkan bansos tersebut adalah masyarakat yang rentan miskin dan miskin.

Sedangkan pemulihan ekonomi adalah pemberdayaan, namun tiba-tiba menurutnya, muncul program bansos untuk UMKM. “Jadi teorinya dari mana? Bahasanya juga binggung, namanya bansos itu sosial, sementara UMKM itu butuh pemberdayaan,” tukas Enny, saat dihubungi Sabtu (29/8/2020).

Menurutnya, kalau dari konsep saja program ini tidak jelas, bagaimana pemerintah akan bisa mengharapkan efektivitasnya. Bukan persoalan pemerintah berkomitmen sekian triliun untuk program stimulus pemulihan ekonomi, tetapi justru titik pentingnya adalah seberapa program tersebut akan efektif.

“Jangankan eksekusinya, dari konsepnya saja sudah tidak ada kejelasan,” ujar Sri Enny Hartati, yang pernah menjabat Direktur Eksekutif INDEF.

Enny menilai anggaran bansos UMKM sebesar Rp 22 triliun tersebut tidak menyelesaikan persoalan utama para pelaku usaha, yakni hilangnya pasar akibat lemahnya daya beli masyarakat.

“Kebijakan program ini tidak menyentuh akar masalah yang dihadapi para pelaku UMKM,” tukasnya.

Persoalan utama yang dihadapi pelaku UMKM menurutnya, yakni bukanlah modal usaha, tetapi kesulitan pasar karena turunnya daya beli masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Karena menurutnya, pemberian modal dalam hal ini penyaluran bansos sebesar Rp 2,4 juta bagi masing-masing pelaku UMKM, itu hanya akan efektif dalam jangka pendek saja.

“Tetapi tidak optimal karena tidak memulihkan usaha-usaha mereka. Jadi, kebutuhan mereka itu bukan sekedar nambah modal, justru yang dibutuhkan usahanya bangkit dan survive. Maka yang dibutuhkan pemberdayaan,” pungkasnya.

Lihat juga...