Inilah Proses Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Sertifikasi halal merupakan kekuatan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam memasarkan produknya di tengah persaingan pasar yang ketat. Untuk mendapatkan sertifikasi halal, pelaku UMKM harus mengikuti beberapa persyaratan harus dipenuhi. 

Wakil Direktur Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Muti Arintawati mengatakan, proses sertifikasi halal dibagi dalam tiga bagian, yaitu persiapan, proses sertifikasi halal dan pasca sertifikasi halal.

Menurutnya, persiapan proses ini yang harus dilalui dan sangat penting, pelaku UMKM harus tahu betul bagaimana persyaratan kehalalan  dengan berbagai cara.

“Yakni mencari informasi di website kami ‘halalmui.org, bacaan, ikut pelatihan atau sosialisasi dan seminar. Jadi dengan mengerti, maka prosesnya akan lebih mudah,” ujar Muti pada seminar bertajuk ‘Tingkatkan Untung dan Nilai Jual UMKM dengan Sertifikasi Halal,’  yang digelar secara virtual, Sabtu (15/8/2020) sore.

Jika sudah mengerti, lanjutnya, maka siapkan bahan-bahannya dan pastikan semua bahan yang digunakan itu dijamin kehalalannya.

“Paling mudah gunakan bahan yabg sudah bersertifikasi halal MUI, bisa dilihat atau cek logo melalui webset atau aplikasi,” tandasnya.

Untuk yang bersertifikasi halal dari luar negeri, mintalah copy sertifikasi dari suplayer atau penjual, dan pastikan lembaga yang mengeluarkan termasuk yang diakui MUI. “Ini bisa dicek di website LPPOM MUI,” ujarnya lagi.

Kemudian, pastikan bahwa fasilitas produksi tidak digunakan bersamaan untuk memproduksi produk lain yang tidak halal. “Jadi pastikan alat produksi yang digunakan bersama untuk mengolah bahan haram,” tukasnya.

Selanjutnya, tambah Muti,  mempersiapkan dokumen yang perlu dipersiapkan dalam rangka proses sertifikasi halal.

Terpenting juga siapkan orang yang ditunjuk sebagai penyelia halal, dan siapkan juga dokumen pendaftaran. Seperti data pelaku usaha, izin usaha, daftar bahan yang digunakan, alur proses produksi tertulis, template manual Sistem  Jaminan Halal (SJH).

Namun sekarang ini sertifikasi halal sudah menjadi wajib, dan registrasinya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). “Maka, ada sedikit perubahan kalau dulu sertifikasi halal  itu pendaftaran langsung ke LPPOM MUI. Nah saat ini harus melalui BPJPH,” ujarnya.

Adapun alurnya, jelas dia,  pertama pihak pelaku usaha yang di provinsi harus menghubungi ke Satgas BPJPH yang ada di Kanwil Agama di provinsi tersebut.

“Jadi harus daftar ke sana, lalu mengisi formulir yang diminta BPJPH. Setelah mendapatkan bukti pendaftaran ke BPJPH, maka dilanjutkan prosesnya dengan LPPOM MUI,” ujarnya.

Namun kata dia, sebetulnya proses ini bisa secara paralel. “Jadi  sambil  mendaftarkan ke BPJPH, mendaftar juga ke LPPOM MUI,” tambahnya.

Setelah diproses di LPPOM MUI, maka akan ada proses fatwa untuk mengeluarkan ketetapan halal MUI, dan kemudian diserahkan kembali ke BPJPH lagi untuk selanjutnya dikeluarkan sertifikasi halal.

Lebih lanjut disampaikan, saat mendaftar ke Satgas BPJPH di provinsi itu dilakukan secara manual. Dengan dokumen yang diminta diantaranya, data pelaku usaha, izin usaha,  penyelia halal, jenis produk, daftar produk, bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk.

“Jadi alur prosesnya seperti apa? Apakah ada proses penimbangan, pengorengan dan pengemasan. Nah itu dibuat dalam alur proses, sederhana saja tidak komplek,” ujarnya.

Ada juga dokumen SJH, yang selalu dipermasalahkan susah oleh pelaku UMKM. Menurut Muti, tidak perlu khawatir karena  dokumen SJH untuk UMKM, pihaknya sudah menyediakan dalam bentuk template manual SJH.

Namun untuk perusahaan besar harus membuat sendiri secara manual yang diterapkan dalam proses mereka melakukan produksi sehari-hari.

“Tapi untuk UMKM disediakan dalam bentuk template yang tentu harus dipahami isinya dan kemudian diterapkan. Itu hal yang harus disampaikan ke satgas BPJPH. Baru bisa masuk berikutnya  diproses di LPPOM MUI,” ujarnya.

Untuk pendaftaran ke LPPOM MUI ada dua cara yaitu online dan offline. Khusus untuk LPPOM MUI pusat semua pendaftaran dilakukan secara online dengan sistem Cerol-SS23000.

Sedangkan di LPPOM MUI provinsi dilakukan secara online dan offline dengan menyerahkan dokumen langsung ke kantor. Atau bisa mengirim dengan email.

Setelah pendaftaran dan memenuhi persyaratan, kemudian akan dilakukan audit dengan datang langsung ke lokasi pelaku UMKM.

“Audit datang ke lokasi produksi untukn melihat betul. Kalau ada pengakuan secara dokumen menggunakan minyak merek A, betul nggak sih pada saat diaudit itu gunakan minyak merek,” ujarnya.

Kemudian memeriksa fasilitas produk apakah benar tidak tercampur dengan yang lain. Karena misalnya, kata Muti,  pemilik usaha ini bisa saja bisa bukan seorang muslim, siapa saja juga boleh bisa menghasilkan produk halal.

“Ternyata pelaku bukan muslim dan mengkonsumsi  produk yang tidak halal. Sementara dapurnya satu, itu akan jadi masalah,” ujarnya

Sehingga kata Muti, harus dipastikan dapurnya terpisah tidak boleh tercamlur antar kepentingan pribadi dan untuk produksi yang akan dijual. ” Audit akan memberi tahu, mana yang harus dilakukan dan tidak boleh,” ujarnya.

Hasil audit akan  dilaporkan kepada LPPOM MUI. Jika  memenuhi persyaratan, maka selanjutnya akan diajukan ke komisi fatwa MUI. “Di komisi inilah baru diketuk palu. Tapi sekarang di MUI disebutkan bukan sertifikasi halal tapi ketetapan halal,” pungkasnya.

Lihat juga...