Insentif Penggali Kubur dan Sopir Ambulans di DKI Belum Dibayar

Petugas pemakaman menggali liang kubur untuk jenazah kasus COVID-19 di TPU Pondok Ranggon, Jakarta, Minggu (26/4/2020) – Foto Ant

JAKARTA – Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, belum membayarkan insentif untuk penggali kubur dan sopir ambulans selaku petugas JLP (Jasa Lainnya Perorangan) penanganan COVID-19.

“Kalau sampai tidak dibayar artinya Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota itu tidak punya hati nurani,” kata Anggota DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, Rabu (12/8/2020).

Menurut politisi partai peraih kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta tersebut, tidak ada alasan bagi dinas terkait untuk tidak memiliki anggaran untuk membayar insentif petugas pemakaman (penggali kubur) dan sopir ambulans penanganan COVID-19.

Apalagi dana insentif yang dimaksud tersebut merupakan bentuk dukungan dari pemerintah daerah, kepada mereka atas risiko pekerjaannya menangani jenazah berpenyakit menular dan mematikan tersebut. “Ini soal skala prioritas dinas melakukan eksekusi kegiatan. Harusnya pekerja itu mendapatkan penghargaan, kok malah insentifnya belum dibayar,” tandas Gembong.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Edi Sumantri menyebut, telah berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, terkait pembayaran insentif bagi para petugas pemakaman dan sopir ambulans yang berstatus petugas JLP. “Uang siap, saya sudah sampaikan kepada Kadis Pertamanan dan Hutan Kota untuk segera mengajukan permohonan pencairan. Permohonan masuk ke BPKD, satu hari langsung dicairkan,” kata Edi.

Edi mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran senilai Rp5,02 triliun, untuk penanganan wabah COVID-19. Alokasi diberikan dalam bentuk Biaya Tidak Terduga (BTT), melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.

Dana senilai itu, tidak hanya untuk pembayaran insentif bagi petugas yang membantu menangani COVID-19 saja. Namun untuk seluruh kegiatan yang berkaitan dengan COVID-19 seperti pengetesan memakai alat PCR dan sebagainya. “Jadi yang tahu ada dana atau tidaknya adalah BPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD),” tandas Edi.

Di lain pihak, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Suzi Marsitawati mengatakan, pihaknya sudah mengajukan dokumen permohonan pencairan dana insentif kepada BPKD DKI Jakarta. Namun untuk jumlahnya, Suzi tidak mengetahui secara pasti karena nilainya diklaim selalu bergerak. “Untuk jumlahnya saya kurang (tahu) pasti karena diberikan hanya kepada yang benar-benar menangani COVID-19,” kata Suzi.

Suzi menyebut, insentif COVID-19 merupakan uang tambahan untuk makan dan transport bagi petugas yang menangani jenazah terpapar COVID-19. Dan untuk pencairannya memerlukan waktu dan proses. Hal itu berbeda dengan gaji petugas JLP, yang pasti setiap bulan dibayarkan dengan tepat waktu melalui rekening mereka di Bank DKI. “Selanjutnya tambahan insentif memerlukan waktu dalam prosesnya, jadi dalam waktu dekat sudah dapat dicairkan,” ujar Suzi.

Sebelumnya tukang gali kubur dan sopir ambulans yang biasa menangani jenazah COVID-19 di Jakarta mengaku, belum mendapatkan dana insentif selama dua bulan. Dana itu diberikan sebagai bentuk dukungan karena pekerjaan yang mereka hadapi berisiko tinggi tertular COVID-19.

Seperti  diungkapkan oleh salah satu tukang gali kubur berinisial MA. Dia mengaku, sejak Juni sampai Juli 2020 lalu, dana insentif yang dijanjikan sebesar Rp1 juta lebih per bulan tak kunjung diterimanya. Padahal di periode Maret sampai Mei lalu, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta tepat waktu membayarkan dana insentif. (Ant)

Lihat juga...