Irigasi Tambak Partisipatif Program Membantu Pemulihan Ekonomi

Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Slamet Soebjakto – Foto Ant

JAKARTA – Program Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) menjadi program unggulan Direktorat Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menunjang pengelolaan perikanan berkelanjutan dab membantu pemulihan ekonomi.

“Saya berharap kegiatan PITAP 2020 dapat segera dilaksanakan, guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional,” ucap Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Slamet Soebjakto, di Jakarta Minggu (2/8/2020).

PITAP merupakan program bantuan yang digulirkan sejak 2013. Dan telah berhasil merehabilitasi saluran irigasi tambak sepanjang 766.173 meter, dengan luas lahan tambak yang terairi sekitar 29.105 hektare. Program berjalan di 77 kabupaten dan kota yang tersebar di 18 provinsi di seluruh Indonesia. Terdapat 428 Kelompok Pengelola Irigasi Perikanan (Poklina) yang telah berhasil memberdayakan total tenaga kerja sebanyak 1.556.600 orang selama kegiatan berlangsung.

PITAP merupakan penyelenggaraan irigasi swakelola berbasis peran serta Poklina, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan dan operasional pemeliharaan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menggunakan tenaga manusia, termasuk masyarakat sekitar di luar anggota Poklina. Slamet Soebjakto menyebut, kegiatan padat karya yang melibatkan peran serta masyarakat menjadi atensi khusus pemerintah, dengan harapan dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat karena dampak COVID-19.

“Prinsip padat karya yang diharapkan dapat terwujud bukan hanya memberikan dampak kepada masyarakat yang terlibat langsung di lapangan, namun juga memberikan dampak berantai kepada masyarakat pelaku usaha di belakang layar seperti penyedia peralatan penunjang di daerah penerima bantuan,” tutur Slamet.

Slamet menyebut, bantuan PITAP merupakan salah satu komponen penunjang percepatan realisasi target menaikan 250 persen nilai ekspor udang hingga 2024. “Nilai strategis dari program ini membutuhkan komitmen bersama untuk memastikan program dapat berjalan dengan baik,” tandasnya.

Terpenuhinya kebutuhan air secara kualitas, maupun kuantitas di kawasan tambak rakyat selanjutnya harus diikuti juga dengan pencetakan lahan tambak, sesuai dengan konsep kawasan budi daya sistem klaster.

Kawasan budidaya terdiri dari klaster dan sub klaster, yang memiliki sistem biosekuriti yang terkontrol dengan baik. Memiliki instalasi pengolahan limbah, petak reservoir, serta sarana pendukung lainnya. “Di dalam klaster diharapkan memiliki sub klaster pendukung seperti kawasan silvofishery yang berupa kawasan mangrove, yang juga dapat menjadi kegiatan usaha masyarakat namun berfungsi sebagai penyangga lingkungan untuk memberikan suplai kualitas air yang bagus,” kata Slamet.

Dengan terbentuknya sistem klaster kawasan budi daya, Slamet berharap, keberlanjutan lingkungan maupun keberlanjutan usaha dapat terwujud di masyarakat. (Ant)

Lihat juga...