Kaltara Resmi Memiliki Badan Pengelola Perbatasan Negara

Ilustrasi - Pos pengawasan perbatasan di Nunukan, Kaltara. ANTARA

TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), kini resmi memiliki Badan Pengelola Perbatasan Negara. Lembaga tersebut dibentuk, setelah dilikuidasinya Biro Pengelola Perbatasan Negara yang ada di Kantor Gubernur setempat.

“Pengukuhan sejumlah pejabat itu, salah satunya karena dilikuidasinya Biro Pengelola Perbatasan Negara menjadi Badan Pengelola Perbatasan Negara,” kata Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie, di Tanjung Selor, Rabu (26/8/2020).

Dilikuidasinya sebuah biro menjadi badan, disebutnya pasti akan lebih memiliki peran besar dan strategis. Utamanya dalam hal mengelola dan membangun wilayah perbatasan. Kaltara selama ini menghadapi masalah klasik (persoalan lama) sebuah daerah, seperti tertinggalnya pembangunan di kawasan yang berbatasan langsung dengan Serawak dan Sabah. Diharapkan dengan keberadaan badan itu segera teratasi berbagai persoalan yang ada di wilayah perbatasan. Khususnya bagi pengembangan sektor ekonomi dan pembangunan.

Sebelumnya, gubernur mengukuhkan pejabat administrator dan pengawas, serta mengambil sumpah dan janji serta melantik beberapa kepala SMA/SMK Negeri di lingkungan Pemprov Kaltara Tahun 2020. Ada 45 pejabat, termasuk 11 kepala sekolah yang dilakukan pengukuhan di ruang pertemuan lantai 1 Gedung Gadis Pemprov Kaltara. “Pengukuhan juga karena adanya kenaikan status sejumlah dinas,” papar Gubernur Irianto.

Terkait hal itu, maka struktur jabatannya pun berubah. Dengan perubahan itu maka pejabat strukturalnya harus menyesuaikan dan dialihkan sesuai dengan struktur organisasi yang baru. “Saya berharap pejabat struktural maupun teknis di lingkup Pemprov Kaltara dapat memahami ketentuan yang mengatur soal ASN,” tandasnya. (Ant)

Lihat juga...