KAMI Soroti Ketimpangan Ekonomi

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyampaikan delapan maklumat kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), salah satunya terkait ekonomi. Yang kini berujung pada resesi yang melanda Indonesia, dan pemerintah diminta bertanggung jawab untuk mengatasi.

Ketua Komite Eksekutif KAMI, Ahmad Yani mengatakan, ada problem di bidang ekonomi, dan pemerintah juga telah menyampaikan, bahwa pertumbuhan triwulan II 2020 mengalami kontraksi minus 5,32 persen.

Namun kata Yani, penurunan ekonomi tersebut bukan semata karena dampak pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

“Kami menilai, bahwa penurunan ekonomi minus 5,32 persen, itu sesungguhnya tidak semata-mata akibat Covid-19. Tapi jauh sebelum pandemi melanda, ekonomi kita sudah bermasalah,” ujar Yani, saat membacakan Maklumat KAMI di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Dikatakan dia, KAMI tidak mengklaim sebagai oposisi. Karena KAMI hadir hanya untuk menyampaikan pikiran pandangan, dan penilaian masyarakat Indonesia terhadap situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat ini.

“KAMI, sebagai warga negara yang melihat biduk kapal Indonesia ini akan tenggelam. KAMI berkewajiban untuk menyelamatkannya, dan meminta pemerintah mendengar aspirasi KAMI,”  tegas Yani.

Namun kata Yani, jika pemerintah tidak merespons aspirasi, pihaknya  menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kekuasaan ada di tangan rakyat. Karena KAMI hanya menampung, menerima, dan menyalurkan aspirasi rakyat Indonesia.

Apalagi menurutnya, saat ini masyarakat Indonesia mengalami kesusahan hidup dampak dari carut marutnya kondisi bangsa.

“Rakyat kita, saat ini kesusahan mencari makan, mencari kerja, di mana-mana kesulitan dan sebagainya. KAMI bergerak memperjuangkan aspira rakyat,” ujarnya.

Deklarator KAMI, Jenderal (Purn), Gatot Nurmantyo menambahkan, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam (SDA) yang melimpah.

Hal ini membuat, Indonesia sangat menarik beribu kepentingan negara kita maupun kekuatan negara lain bersilang sengketa di negara ini.

“Dalam sunyi senyap, tetapi kadang terang-terangan. Lantas apa yang keliru? Kitalah yang terlalu berlapang dada membuka diri untuk dieksploitasi, tapi lebih untuk kekuatan negara lain, bukan untuk kemaslahatan rakyat dan bangsa Indonesia,” tukasnya.

Sehingga menurutnya, dalam kondisi ini harus melakukan gerakan dengan keyakinan bersama untuk menghentikan segala bentuk upaya menggulingkan bangsa.

“Ingat, kita ini negara kaya, dan kita harus sadar bahwa di tengah kondisi sulit yang dialami dunia, sesungguhnya Indonesia berlimpah kekuatan memiliki seluruh potensi untuk menjadi negara maju,” imbuhnya.

Dengan penduduk 260 juta jiwa, tambah dia, Indonesia menjadi pasar domestik yang sangat besar dan kuat dalam mendorong pergerakan ekonomi. Namun sayangnya, kata Gatot, penyimpangan kerap terjadi yakni penerapan pajak tidak adil dan administrasi keuangan negara kurang transparan.

Begitu pula dengan injeksi fiskal, seharusnya penyaluran keuangan ke negara sebagai rangsangan pertumbuhan ekonomi.

“Tetapi kita sadari, mencetak uang akan menambah nilai rupiah, dan beban fiskal. Karena utang dan cicilan juga bertambah, yang ujungnya berdampak merosotnya ekonomi,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Ketua KAMI, Din Syamsuddin juga menegaskan, bahwa maklumat KAMI berisi keprihatinan masyarakat terhadap bangsa Indonesia, khususnya terkait ekonomi, politik, sosial budaya, hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

KAMI, kata Din, menuntut agar pemerintah bertanggung jawab untuk mengatasi resesi ekonomi yang melanda Indonesia saat ini. Hal itu bertujuan untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani, nelayan, guru, dosen, tenaga kerja, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), koperasi  dan pedagang informal daripada membela pengusaha besar dan asing.

Penyimpangan terjadi pada potensi SDA Indonesia. Begitu juga penyimpangan  terkait tenaga kerja,  yaitu ketika masyarakat tidak setuju dengan masuknya tenaga kerja asing (TKA) di berbagai daerah.

Pemerintah memberikan argumen bahwa TKA tersebut bekerja di Indonesia sudah sesuai prosedur.

“Itu contoh kecil yang diabaikan oleh pemerintah, bahkan disikapi dengan kesombongan dan keangkuhan,” tukas Din Syamsuddin yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI).

Sebagai gerakan moral rakyat Indonesia, menurutnya, KAMI menuntut pemerintah bersungguh-sungguh menangani pandemi Covid-19 yang berdampak pada kehidupan rakyat Indonesia.

Pemerintah tidak boleh membiarkan rakyatnya menyelamatkan diri sendiri hingga menimbulkan korban. Karena pandemi Covid-19 ini berdampak pada kesehatan dan sektor ekonomi.

Sehingga pemerintah disarankan untuk mengalokasikan anggaran yang memadai dalam upaya menyelamatkan masyarakat Indonesia dari keterpurukan ini.

“Dengan alokasi anggaran yang memadai, termasuk membantu rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi,” pungkasnya.

Lihat juga...