Keberadaan PO Bus di luar Terminal Tak Beri Kontribusi

BEKASI — Kepala Terminal Kota Bekasi, Jawa Barat, M. Kurniawan menegaskan, keberadaan Perusahaan Otobus (PO) diluar kawasan terminal tidak memberi kontribusi apapun bagi daerah dalam bentuk retribusi atau lainnya.

Kepala Terminal Kota Bekasi, M. Kurniawan, menegaskan bahwa keberadaan puluhan PO bus di luar areal terminal tidak memberi kontribusi apapun bagi terminal atau daerah. Hal itu disampaikan kepada Cendana news, Kamis (13/8/2020). Foto: Muhammad Amin

Hal tersebut menanggapi puluhan PO Bus yang berderet di sepanjang jalan Joyomartono, Bekasi Timur yang tidak jauh dari lokasi terminal Kota Bekasi, yang dipersoalkan oleh PPOT.

“Kalau ditanya untung rugi, tentu daerah dirugikan, terutama terminal. Seharusnya keberadaan Bus AKAP yang mengambil penumpang di Kota Bekasi, bisa masuk atau melintasi terminal agar memberikan kontribusi sebagai tambahan pendapatan asli daerah,” ungkap Kurniawan, kepada Cendana News, Kamis (13/8/2020).

Dikatakan, harusnya ada retribusi yang dipungut dari bus AKAP dari keberadaan PO Bus di Kota Bekasi. Apalagi lokasi PO itu sendiri lokasinya berdekatan dengan terminal agar membantu meningkatkan PAD bagi daerah.

Menurutnya kewenangan terminal, selama ini hanya bertanggungjawab di dalam areal. Secara aturan, jelasnya tidak memiliki kewenangan untuk menarik retribusi di luar areal terminal.

“Saya tegaskan tidak ada retribusi apapun dari puluhan PO Bus yang berada di luar terminal tersebut. Kami tidak berani melebihi kewenangan,”tegasnya.

Dia menjelaskan, dirinya menjabat sebagai kepala terminal sudah dua tahunan tidak pernah ada masukan retribusi dari PO Bus di luar terminal. “Harusnya ada karena resmi, dan mereka masuk ke wilayah Kota Bekasi mengambil penumpang,” tandasnya sembari menambahkan hanya ada 17 PO Bus di Terminal Kota Bekasi.

Namun demikian dia menanggapi terkait keberadaan PO Bus di luar terminal, segera membuat surat edaran ditujukan kepada pengelola PO dengan tujuan agar bisa membantu dalam meningkatkan PAD bagi daerah.

“Karena sebelumnya pernah ada kontribusi dari PO Bus yang berada di luar terminal meskpun sedikit. Tetapi sekarang sudah tidak ada setelah adanya tangkap tangan beberapa tahun lalu,” tandas Kurniawan.

Sementara itu Kabid Angkutan dan Sarana Dishub Kota Bekasi, Fathikun saat dikonfirmasi terpisah, mengakui bahwa sepengetahuannya, perizinan PO Bus yang ada hanya izin jual tiket. Namun demikian diakuinya belum mengetahui lebih lanjut.

“Soal PO Bus itu saya yang tahu izin jual tiket, tapi tidak masuk ke dalam banget, dulu pernah bersurat ketika saya menjadi kepala terminal,” ujarnya.

Tetapi saat itu kondisi terminal yang belum mampu atau kurang ideal. Dia menegaskan terkait retribusi retribusi apakah membayar dengan bulanan atau lainnya fathikun belum paham, karena belum ada komunikasi.

“Tapi Jika disebutkan ada oknum yang menarik pungutan di PO bus di luar areal terminal tersebut, silahkan saja sebutkan, jika memang dari Dishub tentu akan dilakukan penindakan tegas,” ucap Fathikun.

Menurut dia Penertipan PO Bus yang berada di luar terminal tentu harus melibatkan banyak pihak, termasuk didalamnya kepolisian, Dishub dan Organda Kota Bekasi. Dia menyarankan Cendana News konfirmasi langsung ke PO bus terkait perizinan.

“PPOT sebagai wadah persatuan harusnya bendera itu digunakan untuk berkoordinasi, contoh paguyuban kaki lima dia mengurus semua pedagang kaki lima, tidak berteriak,” tegasnya.

Ia mengarahkan PPOT Kota Bekasi bisa memfasilitasi dengan memanggil rapat pengurus PO Bus, Polisi, Dishub, dan Organda untuk duduk bersama. Karena keberadaan PO tersebut sudah lama, jika mau menilik dari administrasi biasanya pasti sudah terpenuhi.

Lihat juga...