Kejagung: Penerbitan Pedoman Baru tak Terkait Kasus Jaksa Pinangki 

Editor: Koko Triarko

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Hari Setiyono, saat memberikan keterangan kepada media di Gedung Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu. -Dok: CDN

JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksan Agung, Hari Setyono, menegaskan penerbitan pedoman yang di dalamnya antara lain mengatur pemeriksaan terhadap jaksa harus seizin Jaksa Agung, tidak berkaitan dengan proses hukum yang dihadapi Jaksa Pinangki.

Menurutnya, hal itu membantah dugaan Indonesian Corruption Watch (ICW) yang menyebut Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 diterbitkan untuk melindungi Jaksa Pinangki Sirna Malasari, yang kini terlibat dalam pusaran kasus surat jalan palsu untuk Djoko Tjhadra.

“Perlu diluruskan dulu. Penerbitan pedoman itu tidak ada kaitannya dengan kasus PSM (Pinangki Sirna Malasari) yang saat ini lagi ditangani Penyidik Kejaksaan Agung,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono, di Jakarta, Selasa (11/8/2020).

Hari menjelaskan, penerbitan pedoman itu merupakan amanat undang-undang. Seperti diatur dalam Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Selama ini, pelaksanaan ketentuan itu hanya dilakukan lewat surat biasa saja.

“Sementara penyusunan pedoman itu merujuk pada ketentuan administrasi pemerintah yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014. Di dalamnya menyebutkan, aturan yang menyangkut internal dan eksternal perlu dibuat dalam pedoman,” ungkapnya.

Karena itu, Hari menilai dugaan ICW tak lebih dari sekadar asumsi belaka. Menurutnya, tak ada alasan bagi Kejagung untuk menutup-nutupi, apalagi menahan proses pemeriksaan, selagi tim penyidik Polri dapat membuktikan dugaan pidana yang dilakukan Pinangki.

“Itu hanya asumsi ICW, penyusunan pedoman itu jauh sebelumnya sudah mulai dikaji dan direncanakan untuk membuat aturan tentang itu. Kalau memang PSM terlibat dalam pemalsuan surat dan sepanjang penyidik Polri bisa membuktikan, tidak ada alasan Jaksa Agung tidak mengizinkan untuk pemeriksaan yang bersangkutan,” jelas Hari.

Diketahui, Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 baru saja diterbitkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Pedoman itu mengatur salah satunya tentang pemberian izin Jaksa Agung atas pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana.

Penerbitan pedoman itu bersamaan dengan proses pemeriksaan yang saat ini tengah dijalani Pinangki, yang diduga melakukan pidana usai pertemuannya dengan terpidana korupsi hak tagih (Cessie) Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra.

Sebelumnya, Peneliti ICW, Kurnia Ramadhan, menduga penerbitan Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 oleh Kejagung agar penegak hukum lain tak mengambil alih kasus terkait.

Ia secara khusus menduga, aturan ini berkaitan dengan proses hukum kasus Djoko Tjandra yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Menurutnya, Pasal 112 KUHAP jelas menyatakan, bahwa proses hukum tak memerlukan perizinan dari pihak mana pun. Pihak yang dipanggil penyidik pun wajib memenuhinya. Penyidik dapat memanggil saksi maupun tersangka, dan kedua subjek hukum tersebut wajib memenuhi panggilan penegak hukum tanpa adanya mekanisme perizinan tertentu oleh pihak mana pun.

Lihat juga...