Kemenkeu Catat Serapan Subsidi Bunga UMKM Rendah

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam jumpa pers virtual terkait update pembayaran Gaji ke-13, Senin (10/8/2020). Foto Amar Faizal Haidar

JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, serapan anggaran subsidi bunga sebagai salah satu program dukungan untuk UMKM di masa pandemi Covid-19 masih sangat rendah. Sejak pertengahan Maret hingga 6 Agustus 2020, realisasi serapan subsidi bunga baru mencapai Rp1,3 triliun.

“Ini berarti memang masih ada masalah dari sisi perbankan maupun lembaga-lembaga keuangan di dalam mengkomunikasikan kepada UMKM tersebut, termasuk juga dalam tahap proses pendaftaran untuk mendapatkan subsidi. Ini yang akan terus kita evaluasi,” terang Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam kegiatan webinar bertajuk Gotong Royong Jaga UMKM, Selasa (11/8/2020).

Seperti diketahui, untuk program ini, pemerintah menargetkan 60 juta debitur UMKM. Bagi debitur dengan pinjaman Rp500 juta mendapat subsidi bunga selama enam bulan, dengan rincian 6 persen pada tiga bulan pertama dan 3 persen pada tiga bulan berikutnya.

Kemudian untuk debitur dengan pinjaman Rp500 juta hingga Rp10 miliar juga mendapat subsidi bunga selama enam bulan, dengan rincian 3 persen di tiga bulan pertama dan 2 persen di tiga bulan kedua. Adapun debitur dengan pinjaman Rp10 juta subsidi bunganya paling besar 25 persen.

Lebih lanjut, Menkeu mengungkapkan, bahwa selama masa pandemi ini, UMKM pun diberikan kemudahan melalui penundaan pembayaran pokok pinjaman selama enam bulan. Hingga kini nilai pokok pinjaman yang ditunda mencapai Rp285 triliun dengan outstanding kredit penerima subsidi bunga mencapai Rp1.600 triliun.

“Kita betul-betul akan melakukan perbaikan secara menyeluruh agar lebih banyak lagi UMKM yang bisa memanfaatkan fasilitas ini,” tukas Menkeu.

Selain itu, Menkeu menyampaikan, bahwa pemerintah telah menempatkan uang negara di Bank Himbara dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) agar dapat secara masif menyalurkan kredit modal kerja bagi UMKM.

“Pelaku UMKM tidak perlu lagi ragu untuk mengajukan pinjaman, karena akan dijamin oleh pemerintah melalui BUMN PT Askrindo dan PT Jamkrindo untuk pinjaman hingga Rp10 miliar,” tandas Menkeu.

Terakhir, Menkeu pun menuturkan, bahwa pemerintah turut memberikan fasilitas pembebasan pajak bagi UMKM.

“Jadi tarif pajak UMKM seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah. Semua ini kami berikan untuk menghidupkan kembali UMKM, dan menjadi penggerak pemulihan ekonomi nasional,” pungkas Menkeu.

Lihat juga...