Kementerian Keuangan Asuransikan Aset Negara

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Nilai kekayaan negara atau Barang Milik Negara (BMN) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hasil evaluasi aset yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu menyatakan, bahwa saat ini nilai BMN mencapai Rp10.467 Triliun.

Untuk memelihara dan menjaga aset yang dimiliki Indonesia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memilih untuk melakukan pengamanan aset dari segi fisik melalui asuransi.

“Kita semua tahu, bahwa keadaan alam Indonesia berpotensi untuk terjadi berbagai bencana alam, pengasuransian BMN ini penting untuk mengamankan aset negara,” ujar Direktur Barang Milik Negara DJKN, Encep Sudarwan, secara virtual, Senin (10/8/2020) di Jakarta.

“Pengasuransian BMN ini berhubungan erat dengan bagaimana negara dapat menyelamatkan kehidupan, perekonomian, dan BMN apabila terjadi bencana. Karena kita Kemenkeu harus memikirkan keseluruhan,” sambungnya.

Lebih lanjut, Encep menjelaskan bahwa pengasuransian BMN ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97/PMK.06/2019. DJKN selaku pengelola barang dapat menetapkan berbagai kebijakan asuransi BMN.

“Jadi ini betul-betul legal dan sudah ditetapkan aturan mainnya. Nah, kami diberikan kewenangan untuk melakukan kebijakan asuransi itu,” ujar Direktur BMN.

Adapun pihak yang melaksanakan pengasuransian BMN adalah Kementerian/Lembaga itu sendiri, sebagai pemegang polis dan konsorsium asuransi BMN selaku penyedia pertanggungan terhadap BMN. Sementara objek asuransi berupa gedung dan bangunan dengan kriteria mempunyai dampak terhadap pelayanan umum dan menunjang tugas serta fungsi pemerintah.

Encep juga menyampaikan bahwa dalam pengasuransian BMN ini terdapat kontrak payung yang merupakan dasar untuk pengadaan jasa asuransi BMN di tingkat Kementerian/Lembaga (K/L).

“Kontrak payung inilah yang menjadi pedoman pembuatan polis K/L,” pungkasnya.

Di forum yang sama, Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Insitut Teknologi Bandung, Irwan Meilano menyampaikan, bahwa langkah yang dilakukan DJKN untuk mengasuransikan aset negara merupakan tindakan yang tepat.

“Melindungi aset kita dengan mengasuransikan BMN merupakan hal yang sangat tepat, karena probabilitas terjadinya kerusakan akibat bencana alam sangatlah besar,” ujar Irwan.

Menurut Irwan, pengetahuan akan risiko bencana dan upaya untuk menanggulanginya merupakan suatu keharusan untuk sebuah negara besar seperti Indonesia.

Irwan menjelaskan empat tahap yang dapat diupayakan dalam mengurangi kerugian akibat bencana. Pertama, memahami risiko bencana sangatlah penting, sehingga kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar.

“Apabila memahami risiko bencana, maka kita dapat menginvestasikan seluruh upaya kita, sehingga di masa depan kerugiannya semakin berkurang. Seberapa realistis premi yang harus dibayarkan dibandingkan dengan risikonya,” tutur Irwan.

Kedua, yakni membuat berbagai kebijakan. Irwan mengatakan bahwa membuat kebijakan merupakan hal penting sebelum memasuki tahap ketiga, yaitu investasi berupa asuransi.

“Apabila ketiga masalah dasar tersebut dapat dipenuhi, setelah terjadi bencana, tahapan keempat kita dapat membangun dengan lebih baik pasca bencana,” jelas Irwan.

Lihat juga...