Kemudahan Sertifikat Ekspor KKP Bikin Usaha Perikanan di NTT Bergairah

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

KUPANG — Pelaku usaha perikanan di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengaku langkah strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui program jemput bola dalam melayani sertifikasi ekspor membuat gairah industri perikanan pelaku usaha meningkatnya produksi pada industri perikanan.

“Program jemput bola KKP, bikin industri perikanan bergairah,” ujar Breva Rizqi D. Nugraha, pengelola usaha perikanan di Kupang, Minggu (30/8/2020).

Usaha perikanan yang dikelola Breva kini bisa melakukan ekspor langsung dari Kupang ke negera tujuan, setelah kemarin menerima Health Certificate (HC) dan Sertifikat Persetujuan Muat (SPM). Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Edhy Prbaowo kepada Breva.

Diakui, Breva, keinginan agar bisa ekspor langsung sudah lama. Tapi sebelumnya jika ingin ekspor harus melalui Jakarta, Surabaya, atau Bali. Melalui program KKP mempermudah industri perikanan ekspor langsung ini bisa menghemat biaya dan lama pengiriman ke negara tujuan.

Breva mengaku Pada 10 September 2020 nanti, 1 kontainer ikan beku akan dikirim langsung ke Singapura. Selain negara tersebut, ikan-ikan olahan Breva juga dikirim ke Amerika Serikat dan Australia.

“Dengan banyaknya bantuan kemudahan dalam pengurusan perizinan ekspor, otomatis membuat kami semakin bersemangat dalam berproduksi,” tutur Breva.

PT Matsyaraja Arnawa Stambhapura (AMS) merupakan satu-satunya usaha pengolahan ikan di Kupang yang beroperasi sejak awal tahun 2020. Ikan yang diolah rata-rata berjenis demersal, meliputi anggoli, kakap merah, hingga kakap bongkok.

Hasil produksinya berupa ikan utuh dan fillet dalam bentuk segar juga beku. Terhitung sejak April 2020, usaha perikanan ini sudah 10 kali melakukan ekspor dengan nilai mencapai Rp14 miliar.

“Produksi kami di angka 2-3 ton per hari, dan di musim puncak bisa 10 ton per harinya. Permintaan itu sangat tinggi, tinggal bagaimana kita bisa menangkap peluang pasar yang diimbangi dengan dukungan dari pemerintah untuk mempermudah pengiriman,” terangnya.

Sementara itu Menteri Edhy Prabowo menjelaskan aksi jemput bola layanan ke pelaku usaha merupakan realisasi dari arahan Presiden Joko Widodo terkait reformasi birokrasi. Langkah ini juga sebagai upaya KKP mendorong produktivitas pelaku usaha.

“Harus ada solusi agar ekonomi masyarakat tumbuh. Saya juga pastikan tidak ada pengutan-pungutan,” tegas Menteri Edhy.

Menteri Edhy menerangkan, pihaknya juga bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung usaha perikanan di provinsi yand dipimpin Viktor Laiskodat tersebut. Pemda punya tim percepatan ekspor yang di dalamnya ada tim dari KKP.

“Sinergi itu perlu agar maksimal hasil yang mau dicapai,” katanya

Menteri Edhy memastikan pengurusan sertifikasi penerapan HACCP sebenarnya mudah dan cepat bahkan tanpa biaya. HACCP merupakan syarat untuk bisa melakukan ekspor melalui Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM).

“Jadi tadi HCCAP itu bukan kita yang buat-buat, itu adalah standar dari negara tujuan ekspor kita. Ini juga untuk kebaikan bapak dalam berusaha supaya produk kita aman dikonsumsi seluruh dunia dan mudah diserap pasar,” terang Menteri Edhy.

Lihat juga...