KKP Dorong Aksi Nyata Pencapaian Tujuan Ekonomi Kelautan

Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia (BRSDM), Sjarief Widjaja, mengikuti Pertemuan Panel Tingkat Tinggi ke-12 High Level Panel on Sustainable Ocean Economy (HLP SOE) yang diselenggarakan daring, Kamis (27/8/2020). –Foto: M Amin

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong kolaborasi nyata dalam rangka pencapaian tujuan ekonomi kelautan yang berkelanjutan dan upaya mitigasi pandemi Covid-19, khususnya di bidang kelautan dan perikanan. 

“Sektor kelautan dan perikanan terbukti menjadi andalan penggerak utama dalam membangun kembali ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19,” jelas Sjarief Widjaja, Kepala BRSDM-KKP, dalam Pertemuan Panel Tingkat Tinggi ke-12 High Level Panel on Sustainable Ocean Economy (HLP SOE) yang diselenggarakan melalui daring, diterima Cendana News, Kamis (27/8/2020).

Sjarief mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditunjuk sebagai Sherpa (Perwakilan Tetap) oleh Presiden Republik Indonesia, dalam Pertemuan Panel Tingkat Tinggi ke-12 High Level Panel on Sustainable Ocean Economy (HLP SOE).

Sjarief menilai, sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi pendorong perekonomian, sekaligus mendukung ketahanan pangan.

Bahkan, sektor ini juga terbuka bagi pengembangan ekosistem digital.

Karenanya, KKP mengharapkan peran serta Kementerian/Lembaga dalam rangka mewujudkan aksi-aksi prioritas dalam 5 area transformasi, yang tercantum dalam dokumen transformasi, meliputi, ocean health, ocean wealth, ocean equity, ocean knowledge, dan ocean finance. Ada pun dokumen transformation of SOE dijadwalkan akan diluncurkan secara daring pada 3 Desember 2020, melalui pernyataan bersama yang dikeluarkan para kepala negara/pemerintahan anggota HLP SOE.

“Sektor ini dapat menjamin ketahanan pangan, mendorong perekonomian serta pengembangan ekosistem digital berbasis sains, teknologi dan inovasi,” sambungnya.

High Level Panel on Sustainable Ocean Economy (HLP SOE) merupakan forum panel tingkat tinggi untuk ekonomi kelautan yang berkelanjutan.

HLP SOE beranggotakan pimpinan dunia dari 14 negara, meliputi Norwegia, Palau, Australia, Kanada, Chili, Fiji, Ghana, Indonesia, Jamaika, Jepang, Kenya, Meksiko, Namibia, dan Portugal. Empat belas negara tersebut memiliki 60 persen wilayah laut dunia dan 30 persen kawasan mangrove dunia (5,4 juta hektare).

Pertemuan ke-12 HLP SOE telah membahas beberapa dokumen, di antaranya hasil assessment Covid-19 dan dokumen Transformation for a Sustainable Ocean Economy a Vision for Protection, Production and Prosperity.

Pada pertemuan ini, Sjarief mengharapkan hasil yang diperoleh tersebut dapat mendorong pencapaian tujuan ekonomi kelautan yang berkelanjutan dan upaya mitigasi pandemi Covid-19.

“Setidaknya terdapat empat agenda domestik untuk Indonesia menindaklanjuti pembahasan dua hari ini,” tegas Sjarief.

Pertama, terkait konsolidasi tim teknis atas timeline menuju peluncuran dokumen transformasi. Pembahasan interkementerian merumuskan pernyataan peluncuran dokumen transformasi. Selanjutnya, pertemuan antarmenteri menyepakati pernyataan dimaksud.  Terakhir, pelaksanaan diseminasi secara masif terkait substansi dokumen transformasi, hingga peluncurannya oleh Presiden.

“Semuanya dilakukan paralel dengan pertemuan-pertemuan lanjutan yang difasilitasi Sekretariat HLP SOE, ” pungkas Sjarief.

Lihat juga...