KKP: Kekayaan Laut Indonesia Terancam IUU Fishing

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

BANDUNG — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menambah jumlah personel pengawas sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) sebanyak 104 orang yang dialih fungsikan dari jabatan fungsional Penyuluh Perikanan (Luhkan) PNS.

“Indonesia merupakan Marine Mega-Biodiversity terbesar di dunia dengan nilai kekayaan laut mencapai Rp 1.772 triliun. Namun, potensi laut Indonesia terganggu akibat ancaman dari illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing,” ungkap Sjarief Widjaja, Kepala BRSDM KKP di Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Dikatakan, kerugian negara akibat illegal fishing diperkirakan sekitar 101 triliun rupiah per tahunnya. Sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten sebagai pengawas sumber daya kelautan perikanan.

Alasan itu menjadi alasan BRSDM selaku Eselon I KKP yang membidangi pelatihan SDM KP serta memiliki sekitar 4.500 penyuluh perikanan yang tersebar di seluruh nusantara, memberikan kesempatan kepada 104 penyuluh perikanan PNS untuk mengabdi sebagai pengawas sumber daya KP di Ditjen PSDKP.

Hal ini untuk menambah kebutuhan pengawas perikanan aktif yang saat ini jumlahnya masih kurang, mengingat luasnya sumber daya kelautan dan perikanan yang harus diawasi, terlebih untuk menghadapi tantangan IUU Fishing.

“Kami melihat bahwasanya ada peluang-peluang yang bisa dikembangkan dari seluruh jajaran penyuluhan perikanan, terlebih mereka terbiasa bekerja dan berhadapan langsung dengan masyarakat dan terbiasa menghadapi tantangan di lapangan,” jelasnya.

Namun demikian lanjutnya BRSDM terbuka untuk memberikan kesempatan kepada penyuluh perikanan yang ingin mengembangkan karirnya di berbagai bidang. Dia berharap mereka bisa memiliki kesungguhan, keikhlasan berkarya di bidang pengawasan.

Saat ini BRSDM telah kembali menggerakkan penyuluh swadaya berbasis masyarakat dengan penyuluh PNS bertindak sebagai koordinator. Di samping itu, BRSDM juga memiliki penyuluh perikanan bantu.

Sehingga peralihan kerja 104 penyuluh PNS dinilai tidak akan mengganggu kelancaran pendampingan terhadap kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) dan masyarakat KP lainnya.

Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) Tb Haeru Rahayu, menambahkan persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan meliputi, pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan sehat jasmani dan rohani.

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang disusun oleh Direktur Jenderal bersama dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (saat ini menjadi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan/BRSDM).

“Dukungan BRSDM melalui peralihan 104 personil penyuluh perikanan PNS menjadi pengawas, serta adanya alokasi pendanaan senilai 10,9 miliar rupiah sebagai dana pengembangan ke depannya,” tukasnya.

Melalui pelatihan ini, dia berharap dapat menjadi pengawas yang cakap, handal dan kompeten, karena menurutnya metode yang akan diajarkan menggunakan sistem blended learning dengan modul pembelajaran yang kompleks.

Diketahui 104 personel yang akan dijadikan pengawas di laut, tersebut pun akan disebar di 14 unit pelaksana tugas (UPT) Ditjen PSDKP dan juga pusat agar tercipta balancing antara pusat dan daerah.

Lihat juga...