KKP Perkuat Modal Usaha Nelayan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

CIREBON – Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan Perikanan, memberikan fasilitasi dengan menggandeng perbankan dan lembaga penyedia modal usaha untuk memberikan akses permodalan kepada nelayan.

“Modal usaha sangat diperlukan nelayan di tengah pandemi Covid-19,” kata M. Zaini, Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar-Lembaga, Selasa (11/8/2020).

Menurutnya adanya insentif modal usaha bagi nelayan bisa digunakan untuk perawatan armada penangkapan ikan seperti kapal perikanan, alat penangkapan ikan, mesin kapal perikanan, bahan bakar serta kebutuhan lain yang diperlukan saat melaut.

Dikatakan, permodalan selama ini, menjadi masalah klasik yang selalu dialami oleh nelayan. Para nelayan merasa dipersulit ketika mengurus kredit ke perbankan dengan syarat yang berbelit-belit. Ujungnya, nelayan pun enggan mengurus kredit bergulir.

“Tidak ada yang sulit sebetulnya, kekurangan informasi biasanya menjadi sumber permasalahan. Dalam berbagai kesempatan KKP terus melibatkan perbankan untuk memberikan sosialisasi dan tata cara pengajuan permodalan usaha untuk nelayan,” imbuhnya.

Dedi Mulyadi, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang memimpin rombongan kunjungan kerja di PPN Kejawanan, Cirebon ini mengungkapkan pihaknya turut mendukung langkah KKP dalam meningkatkan komunikasi dengan nelayan.

“Nelayan adalah stakeholders utama KKP. Sudah jelas dalam amanat undang-undang bahwa nelayan wajib dilindungi dan diberdayakan. Selain diberikan asuransi juga harus diberikan kemudahan permodalan usahanya,” tuturnya.

Menurutnya, upaya ini merupakan terobosan KKP untuk memberikan pelayanan prima yang cepat kepada pelaku usaha perikanan sehingga tidak perlu waktu lama dalam mengurus perizinan perikanan tangkap.

Sementara itu, di hadapan anggota dewan dan masyarakat perikanan Kota Cirebon, Wakil Wali Kota Cirebon, Eti Herawati, mengungkapkan, Kota Cirebon memiliki 7 km garis pantai dan berpotensi menjadi kawasan wisata bahari. Pihaknya berupaya untuk  mewujudkan hal ini dengan penanaman pohon bakau dan menjaga kawasan pantai bebas sampah plastik.

“Kawasan ekowisata ini nantinya akan berdekatan dengan PPN Kejawanan, Cirebon. Sehingga selain ada aktivitas perikanan di sini juga ada aktivitas pariwisata yang diharapkan dapat menjadi ikon andalan di pesisir Kota Cirebon,” ungkapnya.

Dalam gelaran kunjungan kerja KKP dan Komisi IV DPR RI di Cirebon tersebut, secara simbolis diserahkan modal untuk nelayan oleh perbankan. Diantaranya Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BJB Cirebon yang menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) mikro dan ritel untuk nelayan.

Selain itu, ada penyerahan klaim asuransi nelayan, penyerahan sertifikat keterampilan penanganan ikan (SKPI), sertifikat cara penanganan ikan yang baik (CPIB), sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) lembar awal, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, polis asuransi nelayan mandiri Simantep Jasindo, sertifikat hak atas tanah (SeHAT) nelayan, subsidi calon induk ikan nila senilai Rp 4 juta oleh Ditjen Perikanan Budidaya serta penandatanganan kerja laut antara pemilik kapal perikanan dan awak kapal perikanan.

Lihat juga...