KPU Jateng Dorong Pendaftaran Peserta Pilkada di Awal Waktu

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

Ketua KPU Jateng Yulianto Sudrajat di Semarang, Sabtu (29/8/2020). Foto Arixc Ardana

SEMARANG — Tahapan selanjutnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) Serentak 2020, berupa pendaftaran bakal pasangan calon (paslon), yang digelar pada 4-6 september mendatang.

Menyikapi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng, mendorong agar bakal paslon bisa mendaftarkan diri sejak awal tanggal pendaftaran. Hal tersebut penting, agar jika ada perbaikan, bisa segera dilakukan dan tidak melebihi tenggat waktu.

“Pelaksanaan Pilkada 2020 di Jateng, akan dilaksanakan di 21 kabupaten/kota, dengan tahapan terdekat berupa pendaftaran bakal paslon. Kita mendorong, agar calon peserta pilkada ini bisa mendaftar diri, di awal-awal masa pendaftaran,” papar Komisioner Divisi Teknis KPU Jateng, Putnawati di Semarang, Sabtu (29/8/2020).

Hal tersebut perlu dilakukan, untuk mengantisipasi jika ada berkas pendaftaran yang belum lengkap, sehingga bakal paslon masih memiliki waktu untuk segera melengkapi.

“Kalau untuk berkas syarat calon, masih ada tahapan perbaikan. Namun jika berkas syarat pencalonan, tidak ada masa perbaikan. Karena itu, jika ada kekurangan pada berkas syarat pencalonan, bakal paslon tersebut bisa melengkapinya pada hari berikutnya,” jelasnya.

Tentu saja, untuk melengkapi berkas syarat pencalonan tersebut , hanya bisa dilalukan selama pendaftaran masih dibuka yakni dari 4-6 September 2020. Jika lebih dari tanggal tersebut, otomatis akan ditolak.

“Jadi jika mendaftar pada 4 September, lalu ada kekurangan berkas pencalonan dan dinyatakan tidak memenuhi syatat (TMS), masih bisa dilengkapi pada 5-6 September. Melebihi tanggal tersebut tidak bisa,” ucapnya.

Ketentuan tersebut, berlaku bagi bakal calon dari jalur perseorangan atau independen, dan melalui jalur partai politik (parpol) atau gabungan parpol.

Terpisah, Ketua KPU Jateng Yulianto Sudrajat, memaparkan untuk bisa mendaftarkan diri sebagai bakal paslon dalam Pilkada 2020, ada berbagai syarat yang harus dipenuhi.

Sesuai Peraturan KPU (PKPU) nomor 1 tahun 2020, syarat pencalonan bakal paslon yang diusulkan dari partai politik atau gabungan partai politik, memperoleh paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Atau, 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah seluruh partai politik dalam Pemilihan umum (Pemilu) anggota DPRD terakhir, di daerah yang bersangkutan. Ketentuan itu hanya berlaku bagi partai politik yang mendapat kursi di DPRD.

“Demikian juga, untuk calon perseorangan atau independen, setelah sebelumnya juga telah memenuhi syarat minimal dukungan. Jumlah syarat minimal dukungan, dihitung dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) masing-masing wilayah,” terangnya.

Dipaparkan, untuk pemilihan calon bupati dan wali kota, daerah dengan jumlah DPT 0-250 ribu, syarat minimal dukungannya sebesar 10 persen. Di daerah dengan jumlah DPT 250 ribu- 500 ribu, syarat minimal dukungan sebanyak 8,5 persen.

Sedangkan, untuk daerah dengan jumlah DPT 500 ribu – 1 juta, syarat minimalnya 7,5 persen. Sementara, untuk wilayah dengan DPT diatas 1 juta, syarat minimal dukungan sebanyak 6,5 persen. Syarat dukungan tersebut juga harus tersebar, di lebih dari 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang dimaksud.

“Untuk itu, kita mendorong agar bakal paslon yang sudah mendapatkan rekomendasi dari partai, agar sesegera mungkin untuk melengkapi berkas pendaftaran. Sehingga saat pendaftaran nanti dibuka, semuanya sudah lengkap,” pungkasnya.

Lihat juga...