KPU Kota Semarang Sebut 119.859 Pemilih TMS

Editor: Makmun Hidayat

SEMARANG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang memastikan, dari 1.275.121 pemilih yang terdata dalam formulir Model A-KWK, sebanyak 119.859 orang diantaranya, masuk kategori tidak memenuhi syarat (TMS).

Hasil tersebut didapatkan, dari proses pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Semarang 2020, yang digelar pada 18 Juli 2020 hingga 13 Agustus 2020.

“Mereka yang masuk kategori TMS tersebut, diantaranya karena sudah meninggal dunia atau pindah alamat. Selain itu, dalam pelaksanaan coklit yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) KPU Kota Semarang, terdapat tambahan pemilih baru sebanyak 26.971 orang,” papar Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom di Semarang, Jumat (14/8/2020).

Dijelaskan, mereka yang masuk dalam pemilih baru tersebut, tidak hanya dari pemilih pemula atau mereka yang sudah berumur 17 tahun dan baru pertama kali akan ikut pemilu, namun juga dari warga pendatang baru.

“Warga baru ini, bisa termasuk mereka yang baru pindah alamat, atau mereka yang awalnya bukan warga Kota Semarang, namun sekarang ini sudah tinggal dan ber-KTP Kota Semarang. Jadi kita pastikan, seluruh warga Kota Semarang yang sudah memiliki hak pilih sudah tercoklit 100 persen,” jelasnya lagi.

KPU Kota Semarang juga memastikan, jumlah calon pemilih dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di kota tersebut, mengalami peningkatan dibanding pada Pemilu 2019 lalu.

“Jika ditotal, calon pemilih yang akan menggunakan hak pilih pada Pilwakot Semarang 2020 sebanyak 1.182.233 orang. Jumlah ini lebih tinggi, dibanding pada pelaksanaan Pemilu 2019 lalu, di angka 1.176.074 Daftar Pemilih Tetap (DPT). Meski pun angka 1.182.233 ini bisa berubah, karena ada tahapan selanjutnya, berupa uji Daftar Pemilih Sementara (DPS),” tandas Henry.

Sementara, Komisoner KPU Kota Semarang Novi Maria Ulfah menambahkan, setelah proses coklit selesai, tahapan selanjutnya berupa penyiapan rapat pleno penyusunan daftar pemilih atau rekapitulasi hasil coklit, mulai dari tingkat kelurahan, hingga kecamatan.  Kemudian, rekapitulasi tingkat kota untuk ditetapkan sebagai DPS pada 5 – 14 September 2020. Selanjutnya, uji DPS pada 19-28 September.

“Kita harapkan pada proses uji DPS , ada masukan dan tanggapan dari berbagai lembaga maupun masyarakat. Karena itu, tidak menutup kemungkinan data pemilih akan mengalami perubahan,” terangnya.

Lihat juga...