Kualitas Belanja Daerah Dinilai Kurang Optimal

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Regional, Candra Fajri Ananda, menilai, komitmen pemerintah pusat dalam menjalankan desentralisasi melalui undang-undang otonomi daerah sudah sangat tinggi. Hal itu tercermin dari angka-angka fiskal yang digelontorkan kepada pemda.

“Di awal tahun 2001, saat otonomi daerah dijalankan, dana transfer ke daerah hanya Rp81 triliun, sekarang sudah Rp800 triliun lebih. Ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk membangun daerah semakin nyata. Belum lagi kewenangan pajak daerah yang dulu ada di pusat. Ini kalau ditotal hampir Rp1.300 triiun dana yang bisa dikelola daerah untuk membawa perbaikan,” terang Candra, Kamis (27/8/2020) dalam diskusi virtual bertajuk Daerah Bangkit, Indonesia Maju.

Sayangnya, lanjut Candra, komitmen tersebut tidak berbanding lurus dengan kualitas belanja pemerintah daerah (pemda) yang dianggap masih rendah, khususnya dalam hal belanja untuk basic services (pelayanan dasar) seperti pendidikan dan kesehatan.

“Dari data yang saya dapatkan, misalkan antara wilayah Timur dan Barat ini timpang sekali. Saya selalu mengilustrasikan misalnya di Jawa Timur. Kita nggak perlu Malang dan Batu menjadi Surabaya, tetapi yang kita harapkan adalah bagaimana kualitas sekolah di Batu, Malang, Tulung Agung, Kediri, itu sama dengan di Surabaya. Begitu juga dari sisi kesehatannya, dokter spesialis ada di puskesmas, di setiap daerah, merata,” tandas Candra.

“Kita tidak mengharapkan seluruh daerah ini menjadi daerah metropolitan semua, kita menginginkan basic services itu sama semua. Ini memang menjadi PR besar, baik dengan instrumen kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), maupun Dana Alokasi Umum (DAU) yang kita berikan,” sambung Candra.

Terkadang, kata Candra, komitmen daerah untuk membelanjakan pada aspek-aspek itu (public services) masih kurang. Dan tidak jarang pula, uang dengan jumlah besar yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada mereka berhenti di perbankan atau di birokrasi, yang pada giliranya tidak bisa dibelanjakan.

“Oleh karena itu, kecepatan dan ketepatan menjadi kunci untuk keluar dari masalah ini. Karena banyak negara gagal menjalankan desentralisasi, yang akhirnya memunculkan perpecahan. Kita berharap Indonesia memberikan cerita positif yang dapat ditiru oleh negara lain, bahwa kita berhasil menciptakan Indonesia Maju yang dinikmati oleh seluruh penjuru bumi nusantara,” pungkas Candra.

Di forum yang sama, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti mengungkapkan, bahwa ketimpangan yang terjadi di daerah memang sulit dihindari, karena setiap daerah memiliki kualitas dan keunikannya masing-masing yang berbeda.

Dirjen Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti menjadi narasumber pada diskusi virtual bertajuk Daerah Bangkit, Indonesia Maju, Kamis (27/8/2020). Foto: Amar Faizal Haidar

“Kita memiliki hampir 542 daerah, ini jadi tantangan tersendiri. Kalau kita buat klaster, ada daerah yang sangat maju seperti di Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan sebagainya, ada pula daerah yang menengah atau mungkin perlu dukungan dari sisi kompetensi, perencanaan dan penggunaan anggaran,” papar Astera.

Lebih lanjut, Astera mengaku, untuk membahas soal ekonomi dengan pemerintah daerah memang tidak mudah, karena harus berhubungan dengan banyak orang, mengingat tugas fungsi ekonomi berada pada satuan yang terpisah-pisah.

“Karena di daerah ini tidak ada orang yang memiliki jabatan seperti Menteri Keuangan, yang bisa menyatukan antara kebijakan fiskal, perencanaan, operasional, insentif dan sebagainya. Semua terpisah-pisah. Tergantung dari kepemimpinan Kepala Daerah. Itu pun kalau Kepala Daerahnya memiliki cukup waktu untuk melihat masalah ini secara keseluruhan. Inilah yang mengakibatkan APBD tidak optimal dan belanja tidak maksimal,” pungkas Astera.

Lihat juga...