Mediasi Pedagang dan Pengembang Revitalisasi Pasar Jatiasih Berakhir Buntu

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Mediasi oleh Polresta Metro Kota Bekasi, terkait rencana relokasi pedagang Pasar Baru Jatiasih, ke tempat penampungan sementara (TPS) yang disediakan pihak pengembang tidak membuahkan hasil alias buntu. Pedagang menilai relokasi yang akan dilaksanakan pada 31 Agustus 2020 tersebut terkesan dipaksakan.

Pasalnya pihak pengembang belum memberikan solusi hitam di atas putih terkait keluhan pedagang yang tidak bisa menempati TPS yang disediakan karena tidak memiliki uang down payment (DP) sebagaimana yang ditetapkan pengembang sebagai syarat menempati TPS tersebut.

Bahkan menjelang tiga hari lagi pelaksanaan relokasi sesuai surat edaran Wali Kota Bekasi untuk mengosongkan pasar Baru Jatiasih, para pedagang mengaku belum mengetahui titik penempatan mereka di mana. Sampai sekarang para pedagang belum diberi nomor penempatan kios yang disediakan di TPS oleh pengembang.

“Pedagang melalui surat edaran diminta mengosongkan pasar Jatiasih sampai batas waktu 31 Agustus secara mandiri. Saat mediasi tadi tidak ada kesepakatan tertulis hanya ucapan lisan. Sementara sekarang sudah H-3, pelaksanaan relokasi,“ ungkap Ucok Pulungan, salah satu pedagang pasar kepada Cendana News, usai mediasi Kamis malam (27/8/2020).

Dia meminta pemerintah bisa hadir, karena saat ini di tengah pandemi Covid-19 dapat memberi perlindungan kepada pedagang pasar dengan mengubah perjanjian dalam PKS atau perjanjian kerjasama, karena sifatnya forsmajer atau kejadian luar biasa. Tidak sebaliknya memaksakan harus relokasi semua pedagang dipindah ke tempat baru.

“Wajar kami menilai pemerintah terkesan kesampingkan pedagang di tengah kesulitan ekonomi akibat Covid-19. Padahal dari awal, pedagang sudah memprotes karena terkait harga gedung baru nanti tidak pernah melibatkan pedagang,” tegasnya.

Ucok mengakui pedagang pasar yang ikut mediasi tidak puas dengan jawaban pihak pengembang karena saat didesak membuat pernyataan tertulis terkait ucapannya tidak dilakukan. Sehingga hal tersebut tetap mengkhawatirkan pedagang, ada jebakan berikutnya.

“Kami sebagai pedagang belum pernah melihat perjanjian kerjasama (PKS) antara pengembang dengan Pemkot Bekasi. Sehingga jika ada hal yang menguntungkan pedagang, sewaktu-waktu bisa dibatalkan dengan dalih mengacu pada PKS,” ujarnya.

Dia berharap pemerintah bisa hadir apalagi pedagang pasar sudah puluhan tahun bahkan ada sejak awal pasar berdiri sejak tahun 1993.

“Pemerintah harusnya berpikir sampai ke situ. Harusnya ada, kebijakan terkait Covid-19. Tidak mentang-mentang karena pembangunan pasar nanti tidak menggunakan dana APBD lalu pedagang pasar tidak dilindungi. Pedagang pasar adalah warga kota Bekasi juga,” ucapnya, menegaskan relokasi pedagang pasar terkesan sangat dipaksakan.

Mereka juga menyoroti pernyataan DPRD Kota Bekasi, yang sebelumnya sudah memberi jaminan kepada pedagang pasar, meminta tidak ada revitalisasi, pembongkaran dan lainnya sebelum ada kesepakatan antara pengembang dan pedagang.
Tapi, imbuh mereka, sebentar lagi dilakukan relokasi, tidak ada satu pun anggota dewan yang juga membela atau memberi solusi yang menguntungkan pedagang.

Mediasi tersebut berjalan alot, ratusan pedagang pasar memadati aula kantor Kelurahan Jatirasa, Jatiasih, dan ditengahi oleh Kapolsek Jatiasih, serta Kabag Ops Polres Metro Bekasi, Kompol Wisnu Wardana, hadir pula pihak pengembang dari PT MSA.

Rudy pihak pengembang dari PT MSA, mengakui semua tahapan sudah dilakukan dari sosialisasi sampai teknik lainnya dengan melibatkan semua pedagang pasar. Dia menegaskan juga bahwa relokasi yang akan dilaksanakan pada 31 Agustus 2020 tersebut berdasarkan surat Wali Kota Bekasi.

Rudy pihak pengembang dari PT MSA usai mengikuti mediasi dengan pedagang pasar. Dia mengklaim sudah mengikuti semua ketentuan dalam PKS dalam pelaksanaan proses revitalisasi pasar Jatiasih, Kamis (27/8/2020) – Foto: Muhammad Amin

“Saya tegaskan pedagang pasar Jatiasih yang direlokasi di TPS tidak dipungut biaya alias gratis. Terkait beban down payment untuk menempati TPS adalah bentuk keseriusan, bahwa nanti akan membeli kios setelah revitalisasi selesai. Jadi tidak ada azas manfaat begitu saja,” tegas Rudy.

Menurutnya semua kebijakan yang ditetapkan dari masalah harga jual kios oleh perusahaan tidak menyimpang dari PKS. Namun demikian, dia menegaskan bahwa perusahaan memilki kebijakan sendiri. Untuk itu Rudy meminta, bagi pedagang pasar yang tidak mampu membayar DP bisa datang ke kantor PT MSA untuk berdiskusi.

Lebih lanjut dia menegaskan bahwa revitalisasi pasar Baru Jatiasih, sudah jauh sebelum covid. Program revitalisasi tersebut harus jalan.

Ia juga menyinggung soal pernyataan dewan agar tidak melakukan aktivitas sebelum ada kesepakatan. Dia menjelaskan bahwa, Pemkot Bekasi sudah berkirim surat ke dewan memberi kejelasan bahwa Pemda akan disomasi oleh pemenang lelang jika tidak segera dilaksanakan.

Usai mediasi tersebut, Kabag Ops Polrestro Bekasi Kota, Kompol Wisnu Wardana, meminta pedagang pasar membantu kesuksesan relokasi yang akan dilaksanakan tiga hari lagi. Dia berharap tidak ada perlawanan apapun agar bisa berjalan lancar. Jika tidak ada kepuasan, pihak pengembang sudah membuka ruang diskusi dengan datang langsung ke kantor PT MSA.

Lihat juga...