Menag: Sertifikasi Halal UMK Gratis dan Harus Dipercepat

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi mengatakan agar proses sertifikasi halal bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) harus dipercepat. Tidak hanya itu, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, pengurusan sertifikat tersebut tidak dipungut biaya sedikut pun alias gratis.

“Untuk UMK, kami sepakati di kabinet bahwa pengurusan sertifikat halal itu harus dipercepat dan gratis atau tanpa biaya. Kriteria UMK yang dimaksud adalah usaha dengan omzet di bawah Rp1 miliar,” ungkap Menag, Kamis (13/8/2020) di Jakarta.

Dua komitmen tersebut telah disepakati oleh 10 Kementerian/Lembaga terkait, antara lain Kementerian Agama, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Dalam Negeri, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia, dan Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KNEKS).

“Kita punya kepentingan yang sama, membangun masa depan yang baik dan beri kemudahan kepada UMK sebagai tulang punggungnya pertumbuhan ekonomi nasional,” tandas Menag.

Lebih lanjut, Menag menyampaikan, proses sertifikasi halal di Indonesia sudah berjalan sejak 1988 dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menag mengapresiasi kiprah yang selama ini dijalankan oleh MUI. Proses sertifikasi halal kemudian mengalami babak baru sehubungan terbitnya UU Nomor 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Tindak lanjut dari terbitnya UU ini adalah pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Melalui UU itu, selain MUI, lembaga pemeriksa halal juga bisa dilakukan oleh lembaga dan universitas yang memenuhi syarat, serta masyarakat. Fatwa halal juga tidak hanya dapat dikeluarkan oleh MUI, tapi juga oleh ormas Islam yang berbadan hukum.

“Awalnya proses sertifikasi halal bisa memakan waktu 93 hari. Ini terlalu lama sehingga dipercepat menjadi 21 hari, meski Singapura hanya 15 hari, tapi kita harus tetap besyukur sebagai langkah maju. Semoga ke depan lebih cepat,” ujar Menag.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi kebijakan sertifikasi halal Rp0 bagi UMK. Teten mengaku selama ini banyak menerima keluhan terkait biaya sertifikasi yang dinilai memberatkan.

“Kemudahan dan fasilitasi sertifikasi halal dan pemberlakukan tarif afirmasi Rp0 untuk omzet di bawah 1 miliar ini akan disambut pelaku UMK. Sebab, mereka juga ingin ikut sertifikasi halal. Kebijakan Rp0 ini akan menggembirakan,” kata Teten.

Selain itu, menurut Teten, kerja sama ini diharapkan akan memperkuat UMK dalam menghadapi penurunan daya beli akibat covid. UMK butuh sertifikasi halal untuk mempercepat akses mereka terhadap pasar pengadaan barang melalui LKPP.

“Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut sehingga UMK mampu bertahan dan merajai pasar lokal di tengah pandemi. Mari promosikan UMK dan koperasi nasional sehingga mereka bisa terus tumbuh,” tegasnya.

Di forum yang sama, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Sukoso dalam laporannya menyampaikan bahwa sejak 17 Oktober 2019 hingga 12 Agustus 2020, ada 7.163 pendaftar sertifikasi halal. Jumlah itu terdiri atas 5.085 pendaftar pelaku UMK, 1.198 pelaku usaha menengah, dan 880 pendaftar usaha besar.

Jalinan kerja sama 10 K/L ini, kata Sukoso, nantinya berbentuk dukungan kebijakan, program, dan anggaran, serta sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal. Termasuk dalam cakupan kerjasama lintas K/L ini adalah proses pembiayaan pengurusan sertifikasi halal, pendataan, koordinasi pembinaan pelaku UMK.

“Perlu adanya komitmen dan sinergi bersama antar lembaga-lembaga pemerintah dalam memberikan fasilitasi sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil. Kita berharap akan terjadi akselerasi implementasi amanat penahapan kewajiban sertifikasi halal selama 5 (lima) tahun bagi produk makanan dan minuman sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019,” pungkasnya.

Lihat juga...