Menkeu Akui Reformasi Perpajakan Belum Membuahkan Hasil Optimal

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengakui, reformasi perpajakan yang telah dijalankan pemerintah, belum dapat mendongkrak tax ratio atau persentase penerimaan negara secara optimal.  Pada tataran praktis, sebutnya, agenda tersebut tidak berjalan mudah.

“Kami menyadari bahwa reformasi perpajakan bukanlah pekerjaan yang mudah. Ditambah lagi, pandemi Covid-19 membawa risiko tekanan terhadap penerimaan perpajakan di tahun 2020 dan potensi pertumbuhan yang masih berat di tahun 2021. Oleh karena itu, agenda reformasi perpajakan perlu terus diperkuat dan dilanjutkan terutama dalam memperluas basis penerimaan perpajakan,” ujar Menkeu dalam pidato tertulisnya menanggapi pandangan fraksi-fraksi di DPR, Rabu (26/8/2020) di Jakarta.

Sebagai gambaran, pada tahun 2019, realisasi penerimaan perpajakan hanya mampu mencapai Rp1.545,3 triliun atau 86,55 persen dari target APBN TA 2019. Capaian penerimaan perpajakan tersebut hanya tumbuh 1,7 persen dari realisasi di tahun 2018.

Menkeu beralasan, perlambatan perekonomian global yang berdampak pada perlambatan ekonomi nasional serta penurunan harga komoditas perdagangan dunia, merupakan faktor yang mempengaruhi penerimaan perpajakan di tahun 2019.

“Selain itu, realisasi penerimaan pajak tahun 2019 juga dipengaruhi oleh besaran restitusi yang dibayarkan kepada Wajib Pajak. Realisasi restitusi tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 21,11 persen dari periode sebelumnya. Pertumbuhan restitusi terutama disebabkan adanya kebijakan pemberian fasilitas restitusi dipercepat yang diambil Pemerintah untuk membantu kalangan dunia usaha dalam rangka menggerakkan roda perekonomian nasional,” ungkap Menkeu.

Seperti diketahui, sejumlah langkah reformasi di bidang perpajakan yang sudah berjalan antara lain; tax amnesty, modernisasi organisasi, simplifikasi administrasi perpajakan, penyesuaian kebijakan perpajakan, dan peningkatan kualitas data pendukung administrasi perpajakan. Termasuk dalam program reformasi ini, pada bulan Juli 2020 Pemerintah telah mengimplementasikan Taxpayer Accounting modul Revenue Accounting System (RAS) sebagai upaya memperbaiki tata kelola piutang pajak sekaligus menindaklanjuti temuan BPK.

Berbagai upaya tersebut juga ditunjang dengan enforced compliance melalui rangkaian aktivitas pengawasan yang terus disempurnakan dan penegakan hukum yang berkeadilan. Kombinasi dari upaya-upaya tersebut pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan tax ratio ke level yang optimal. Optimalisasi penerimaan sebagai upaya dalam pengamanan target penerimaan,

dilakukan antara lain dengan perluasan basis pajak terhadap e-commerce dan penambahan objek cukai baru.

“Pemerintah memohon dukungan semua pihak agar agenda reformasi perpajakan ini dapat terus kita dorong dan kita percepat realisasinya. Upaya peningkatan kepatuhan perpajakan terus dilakukan, melalui pendekatan empat pilar kepatuhan pajak, yaitu pendaftaran, penyampaian SPT, pembayaran, dan pelaporan yang benar,” jelas Menkeu.

“Selain itu, upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, juga diwujudkan dengan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, edukasi dan kehumasan yang efektif, pelaksanaan proses bisnis yang adaptif, serta implementasi regulasi yang berkepastian hukum,” sambungnya, menutup.

Lihat juga...