Menteri Edhy Berharap Sektor Budidaya Tumbuh di Maluku

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

AMBON — Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo melepas ekspor 2.200 kg (2,2 ton) ikan tuna ke Jepang bersama Gubernur Maluku, Murad Ismail di kantor PT Maluku Prima Makmur, Ambon, Minggu 30 Agustus 2020.

“Ini ikan asli Indonesia, khususnya yang di tangkap di laut Maluku, daerah ini memiliki potensi perikanan yang luar biasa Harus tancap gas membangun sector kelautan” kata Menteri Edhy, Minggu (30/8).

Sebelum melepas ekspor, Menteri Edhy pun menyerahkan sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Sertifikat ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah ke negara tujuan ekspor bahwa produk perikanan tanah air aman dikonsumsi.

HACPP juga menandakan bahwa perusahaan pengekspor telah mengantongi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) atau bukti penerapan cara pengolahan ikan yang baik (Good Manufacturing Practices) dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi (Sanitation Standard Operating Procedure).

“HACCP ini sertifikat untuk ekspor sebagai bentuk komitmen kita ke negara tujuan,” sambungnya.

Masa pandemi Covid-19, Menteri Edhy memastikan telah meminta jajarannya untuk tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Hal ini ditunjukan dengan pemberian sertifikat ekspor ke Arab Saudi ke pelaku usaha di Ambon.

“Sertifikat dari Arab Saudi ini salah satu kegiatan menjemput bola keluar negeri, kita kejar untuk memasarkan ikan-ikan kita,” jelas Menteri Edhy.

KKP tegasnya akan berkomitmen di Maluku, karena tidak ingin lumbung ikan nasional hanya sekedar simbol. Tentu dengan langsung mengimplementasikan sebagai suatu kenyataan. Dikatakan Menteri Edhy, potensi perikanan di Maluku sebagian besar berasal dari perikanan tangkap.

Terlebih daerah tersebut terletak di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yakni WPPNRI 714, 715 dan 718. Bahkan, potensinya mencapai 4,6 juta ton (37%) dari 12,5 juta total potensi sumber daya ikan nasional.

Kendati demikian, dia berharap agar sektor budidaya juga bisa tumbuh di Maluku sekaligus mengajak pemerintah daerah untuk memaksimalkan sektor tersebut. Menteri Edhy pun menyiapkan instrumen anggaran alternatif selain dari APBN, yakni melalui dana Badan Layanan Umum (BLU) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).

“Ambon potensinya di perikanan tangkap. Untuk budidaya Maluku tidak kalah dengan daerah lainya. Untuk itu Pulau Seram ada tambak yang berhenti, saya berharap bisa dihidupkan kembali,” katanya.

Dalam kunjungannya ke BPBL Ambon, usai melepas ekspor ke Jepang , Menteri Edhy menyerahkan bantuan senilai Rp1,8 miliar.

Bantuan tersebut terdiri dari paket budidaya untuk Kota Ambon, paket budidaya untuk Kabupaten Seram Bagian Barat, paket budidaya untuk Kabupaten Buru, paket budidaya untuk Kabupaten Maluku Tengah, dan paket budidaya untuk Kabupaten Maluku Tenggara. Paket tersebut di antaranya benih ikan hias, bioflok, bibit rumput laut serta Sistem Resirkulasi Budidaya (Recirculating Aquaculture System /RAS) ikan hias.

Lihat juga...