MUI: RUU BPIP Mengancam Disintegrasi Bangsa 

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) Pusat menilai Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) menjadi  bola liar di tengah masyarakat yang dapat mengancam disintegrasi bangsa.

Wakil Ketua MUI, KH.Muhyiddin Junaidi menegaskan, DP MUI menghormati setiap upaya penguatan Pancasila sebagai landasan filosofi bernegara oleh institusi negara.

Namun demikian menurutnya, setelah mencermati perkembangan RUU HIP dan RUU BPIP yang mendapat resistensi dari masyarakat luas dimungkinkan menimbulkan gejolak sosial yang berujung kegaduhan konflik.

Jika kondisi ini dibiarkan justru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan merugikan kehidupan berbangsa yang selama ini sudah cukup kondusif.

“RUU BPIP sebagai inisiatif pemerintah yang disampaikan ke pimpinan DPR pada tanggal 16 Juli 2020 menjadi isu dan bola liar di tengah masyarakat yang menimbulkan polemik dan mengancam disintegrasi bangsa,” ungkap Muhyiddin dalam rilisnya yang diterima Cendana News, Rabu (26/8/2020) siang.

Karena secara prosedural RUU BPIP, jelasnya, hanya diketahui berdasarkan penyerahan draft RUU BPIP oleh Menko Polhukam kepada Ketua DPR pada tanggal 16 Juli 2020.

Namun hingga saat ini belum terpublikasikan Surat Presiden (Surpres) pengusulan RUU BPIP tersebut berikut dengan Naskah Akademik dan draft RUU-nya.

Dengan tidak terpublikasikannya Surpres RUU BPIP tersebut tidak ada kejelasan.Apakah RUU BPIP merupakan usulan baru dari pemerintah ataukah sebagai lampiran DIM (daftar inventarisasi masalah) dari Surat Presiden atas RUU HIP.

Jika RUU BPIP merupakan RUU yang diajukan sebagai DIM sandingan bagi RUU HIP usul DPR. “Maka terjadi ketidaklaziman dalam pembentukan Undang-Undang. Semestinya pengajuannya dilakukan dalam Rapat Kerja antara DPR dengan pemerintah,” tukasnya.

Menurutnya, jika pemerintan mengajukan RUU BPIP sebagai usulan baru, maka wajib dilakukan penarikan RUU HIP dari proses pembahasan dan mencabutnya dari Prolegnas dan memasukkan RUU BPIP ke dalam perubahan Prolegnas.

Oleh karena itu harus mengikuti prosedur pembentukan RUU sebagai usul pemerintah yang wajib berdasarkan pada prosedur dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

Yakni menurutnya, sebagaimana ditentukan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Tata Tertib DPR RI agar tidak cacat hukum.

DP MUI Pusat telah mengingatkan bahwa RUU HIP bertentangan dan mengancam eksistensi Pancasila, yang menimbulkan penolakan dari masyarakat.

“MUI minta penarikan dan pencabutan RUU HIP. Pemerintah mengusulkan RUU BPIP untuk ganti RUU HIP,  itu bukan pengganti tapi suatu RUU baru,” pungkasnya.

Lihat juga...