MUI: RUU BPIP Mengancam Disintegrasi Bangsa 

Editor: Makmun Hidayat

Menurutnya, jika pemerintan mengajukan RUU BPIP sebagai usulan baru, maka wajib dilakukan penarikan RUU HIP dari proses pembahasan dan mencabutnya dari Prolegnas dan memasukkan RUU BPIP ke dalam perubahan Prolegnas.

Oleh karena itu harus mengikuti prosedur pembentukan RUU sebagai usul pemerintah yang wajib berdasarkan pada prosedur dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

Yakni menurutnya, sebagaimana ditentukan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Tata Tertib DPR RI agar tidak cacat hukum.

DP MUI Pusat telah mengingatkan bahwa RUU HIP bertentangan dan mengancam eksistensi Pancasila, yang menimbulkan penolakan dari masyarakat.

“MUI minta penarikan dan pencabutan RUU HIP. Pemerintah mengusulkan RUU BPIP untuk ganti RUU HIP,  itu bukan pengganti tapi suatu RUU baru,” pungkasnya.

Lihat juga...