Ombudsman Soroti Meningkatnya Kasus Covid-19 di Sumbar

Editor: Koko Triarko

Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat, Yefri Heriani, dalam salah satu kegiatan belum lama di Padang/ Foto: M Noli Hendra

PADANG – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatra Barat, melihat masih minimnya penerapan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini, yang dibuktikan dengan adanya peningkatan kasus Covid-19 dari waktu ke waktu.

Melihat pada laporan Info Covid 19 Sumatra Barat yang dirilis oleh Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatra Barat, per tanggal 4 Agustus 2020, pukul 15.00 WIB, menunjukkan angka penambahan 13 orang positif, sehingga total menjadi 987 orang terkonfirmasi Covid-19 di wilayah Sumatra Barat.

Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat, Yefri Heriani, mengatakan kesadaran akan bahaya virus Corona di berbagai level, baik pemerintah maupun masyarakat, makin menurun. Padahal, kondisi new normal bukan berarti setiap orang dapat hidup bebas tanpa menjalankan protokol kesehatan.

Ia menyebutkan, melihat dari beberapa pertemuan yang diselenggarakan pemerintah, ada kecenderungan abai dalam penerapan protokol Covid-19. Bahkan, Ombudsman RI Perwakilan Sumbar cukup sering mengingatkan, agar protokol Covid-19 benar-benar ditaati di setiap kehadiran dalam forum-forum pertemuan tersebut.

“Pimpinan di setiap instansi pemerintah, termasuk BUMN/BUMD, seharusnya melakukan kontrol dan mendisiplinkan setiap pegawai di institusinya untuk mentaati protokol Covid-19. Tapi yang kami lihat, tidak semua orang yang mematuhi protokol itu,” ujar dia, Selasa (4/8/2020).

Yef juga menyoroti perilaku yang ditunjukkan oknum aparatur negara yang berkumpul tanpa memakai masker, berfoto-foto ria tanpa menerapkan physical distancing. Hal tersebut jelas tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat umum.

Selain itu, hingga saat ini Ombudsman juga melihat di berbagai ruang publik, termasuk di pasar dan pusat-pusat perbelanjaan, protokol kesehatan dilanggar. Tidak banyak lagi yang bermasker, mencuci tangan atau pun menjaga jarak.

“Mereka seolah lupa, bahwa virus ini masih mengancam. Nah, sekarang kawasan perkantoran menjadi sasaran. Makanya, protokol kesehatan itu harus dijalankan,” tegasnya.

Untuk itu, Ombudsman berharap Gubernur dan para Bupati dan Wali Kota di Sumatra Barat, agar segera merespons keadaan tersebut, dengan memastikan berbagai aturan yang telah dikeluarkan terkait pola hidup baru dalam masa pandemi Covid-19, diterapkan dan diawasi pelaksanaannya.

“Saya rasa, pemberian sanksi sesuai aturan juga harus diterapkan untuk memberikan efek jera pada setiap unsur yang diatur dalam kebijakan tersebut,” ujar Yef.

Menurutnya, wabah ini memang belum akan berakhir, namun bisa dikendalikan. Caranya, perlu diambil langkah-langkah antisipatif, sosialisasi terhadap penerapan protokol kesehatan perlu terus dilakukan, bahkan ditingkatkan dan diperketat lagi.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah dengan pihak terkait, perlu mengawasi dan memastikan berjalannya protokol kesehatan tersebut. Mulai dari jajaran pegawai atau karyawannya, hingga ke masyarakat umum. Bila tidak demikian, situasi ini bakal tidak ada kata dalam kondisi yang baik.

“Ombudsman mendukung langkah Pemerintah Provinsi melakukan tes swab secara gratis pada siapa pun yang baru saja melakukan perjalanan dari luar provinsi. Itu adalah cara yang tepat,” sebut dia.

Namun, perlu diingat, kata Yef, transmisi atau penularan virus juga ada yang bersifat lokal dalam kluster atau dalam instansi. Artinya, tidak ada kata lain yang harus dilakukan adalah wajib mematuhi protokol kesehatan dan memberikan sanksi efek jera bagi yang melanggar.

Terkait wajib tes swab bagi pegawai yang melakukan perjalanan dari luar daerah, Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno, mengatakan langkah tersebut adalah suatu hal yang wajib dilakukan. Tujuannya, tidak membawa virus sepulang dari daerah lain.

“Kini beberapa daerah di Sumatra Barat pun berubah status dari hijau jadi kuning atau orange, dan kemungkinan ada nantinya masuk ke zona merah. Untuk itu, penting dilakukan upaya pengendalian,” jelasnya.

Gubernur juga menginstruksikan kepada kepala SKPD untuk mengingatkan dan selalu mengarahkan staf di lingkungan kerja masing-masing, agar mematuhi protokol kesehatan. Ia meminta agar kepala SKPD dalam lingkup pemerintah Provinsi Sumatra Barat segera menindaklanjutinya.

“Jangan lalai dan anggap sepele. Bila ada kelalaian dan berakibat adanya konfirmasi positif di lingkungan kerja, maka akan ada peringatan dari kami unsur pimpinan,” tegasnya.

Ia juga meminta kepada seluruh ASN yang baru pulang dari luar daerah, sebelum keluar hasil tes PCR-nya, dilarang masuk kantor dan hal ini agar menjadi perhatian penting oleh seluruh Pimpinan SKPD dan seluruh pimpinan instansi pemerintahan, BUMN, BUMD dan lembaga lainnya di Sumatra Barat.

“Kita punya kekuatan Lab yang bisa bergerak cepat melakukan pemeriksaan sampel spesimen, sehingga tidak perlu berlama-lama menunggu hasil positif dan negatif. Sementara menunggu hasil, isolasi mandiri dulu” tegasnya.

Pemprov Sumatra Barat segera akan menerbitkan regulasi terkait tes swab. Seluruh ASN dan pegawai, baik horizontal dan vertikal, BUMN, BUMD dan pejabat daerah/negara yang kembali dari luar daerah atau masuk ke Sumatra Barat, diwajibkan melakukan tes PCR, tanpa kecuali.

Dikatakannya, swab dapat dilakukan di rumah sakit rujukan yang telah ditunjuk dan gratis. Hal ini bertujuan menekan penyebaran virus yang berasal dari luar Sumatra Barat.

Lihat juga...