Para Pemohon Cabut Uji Materi UU Penanganan Covid-19

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Di mana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28 bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Dengan agenda sidang mengklarifikasi surat pencabutan yang telah diterima oleh MK yang bertanggal 19 Agustus  2020.

“Agenda kita tunggal, yaitu mengklarifikasi. Bagaimana dengan surat ini karena di surat kuasa dan di naskah permohonan itu tidak hanya satu orang kuasa, tetapi banyak kuasa. Nah, kita ingin klarifikasi, apakah pencabutan ini mewakili semua tim kuasa hukum? Silakan,” kata Wakil Ketua MK, Aswanto yang menjadi Ketua Majelis di Gedung MK, kata Jakarta, Senin (24/8/2020).

Kuasa Hukum Pemohon yang diwakili oleh Arifudin menyatakan bahwa pencabutan yang disampaikan oleh Saiful Bakhri, memang sudah menjadi kesepakatan daripada kuasa hukum untuk mencabut Perkara Nomor 51/PUU-XVIII/2020.

“Pencabutan perkara Nomor 51/PUU-XVOIO/2020 sudah menjadi kesempatan bersama para kuasa hukum,” kata kuasa hukum para Pemohon Arifudin.

Sebelumnya, Permohonan ini diajukan oleh M. Sirajuddin Syamsuddin dan lainnya dengan melakukan pengujian formil dan pengujian materiil Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 27 serta Pasal 28 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pemohon menyampaikan bahwa alasan pengujian formil pemohon in casu proses persetujuan DPR dalam proses Perpu No. 1/2020 menjadi UU No. 2/2020 dilakukan dalam satu masa sidang yang sama.

Lihat juga...