Pelaku Usaha Penerima Subsidi Presiden tak Harus Punya NPWP

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Adi Budiarso, menegaskan, pemerintah tidak mensyaratkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi para pelaku UMK penerima Bantuan Presiden (Banpres) Produktif sebesar Rp2,4 juta.

“Memang awalnya sempat ada wacana mensyaratkan kepemilikan NPWP pada penerima banpres produktif. Namun, rencana itu dibatalkan karena khawatir membebani pelaku usaha. Jadi cukup NIK (nomor induk kependudukan) dan KTP (kartu tanda penduduk) saja, Enggak perlu NPWP,” ujar Adi dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi VI DPR RI, Senin (31/8/2020).

Adi menilai, persyaratan yang rumit kerap kali menjadi hambatan penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menyusun syarat yang ringkas agar berbagai program pemulihan ekonomi nasional segera terserap dan dirasakan masyarakat.

Dia pun menyebut berbagai hambatan penyaluran bantuan sosial selalu dibicarakan dalam rapat yang digelar setiap pekan. Jika dirasa memberatkan dan tidak efektif, menurutnya, suatu syarat bisa dihapus asal tidak merusak akuntabilitasnya.

“Mengenai syarat kepemilikan NPWP yang dihapus, Adi menilai tidak akan ada masalah karena bisa ditetapkan berdasarkan jabatan. Jadi nanti kalau memang dibutuhkan, kantor pajak bisa mendukung proses akselerasinya,” tukas Adi.

Pemerintah sendiri telah menganggarkan dana sebesar Rp28,8 triliun untuk program banpres produktif. Bantuan itu diperkirakan mampu menjangkau sekitar 12 juta UMK. Pencairannya akan dilakukan secara bertahap.

Adapun syarat utama yang harus dipenuhi untuk memperoleh banpres produktif adalah memiliki usaha mikro-ultra mikro. Selain itu, pelaku usaha harus warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP dan NIK, tidak memiliki kredit di perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, serta saldo di rekening tidak melebihi Rp2 juta.

Lihat juga...