Pemanfaatan Aset Jalan PT Pertamina di Barito Timur Diawasi KPK

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akan mengawal secara langsung pemanfaatan aset jalan sepanjang 60 kilometer dengan nilai sekira Rp200 miliar milik PT Pertamina (Persero), di Barito Timur, Kalimantan Tengah.

Aset milik PT Pertamina tersebut merupakan jalan khusus transportasi pengangkutan hasil pertambangan, perkebunan, dan pertanian di Barito Timur. “KPK menyambut baik langkah-langkah yang telah dilakukan untuk realisasi penandatangan nota kesepahaman ini. Kami akan terus mengawal pelaksananaannya setelah ini,” kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, di Jakarta, Kamis (27/8/2020).

Lili menyaksikan secara langsung, penandatanganan nota kesepahaman (MoU), terkait pemanfaatan aset antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Barito Timur dengan PT Pertamina (Persero) di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (27/8/2020).

Penandatanganan itu merupakan tindak lanjut pertemuan yang dilakukan pada awal Agustus 2020 silam. Sebelumnya, telah disepakati rencana untuk mengoptimalisasi pemanfaatan aset PT Pertamina berupa jalan yang terletak di Desa Bentot, Kecamatan Petangkep Tutui sampai Desa Telang Baru Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur. Termasuk juga dengan keberadaan landing site, yang terletak di Sungai Patai Telang Baru, Kabupaten Barito Timur.

KPK mengharapkan, pemanfaatan aset itu dapat memberikan efek pengganda ekonomi dengan estimasi berkisar Rp5 triliun sampai Rp7 triliun, sehingga diharapkan dapat memulihkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalteng pasca pandemi COVID-19.

Selain Lili, hadir juga pada acara penandatanganan Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati. “Pertamina harus menjadi driver pertumbuhan ekonomi nasional dan melakukan pembinaan terhadap UMKM. Kalimantan bagi Pertamina adalah wilayah yang sangat strategis karena merupakan wilayah yang memiliki coverage dari hulu ke hilir secara utuh,” ujar Nicke.

Nicke menyadari, masih banyak aset Pertamina yang belum free and clear. Keberadaanya masih perlu ditata kembali, sehingga PT Pertamina harus membentuk direktorat, yang menangani khusus pengelolaan aset dan mengoptimalkan penggunaannya. Dengan harapan, aset Pertamina yang merupakan kekayaan negara yang tidak terpisahkan, dapat dioptimalkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. (Ant)

Lihat juga...