Pemerintah Kaji Ulang Program Penanganan Covid-19

Editor: Koko Triarko

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Nathan Kacaribu, dalam jumpa pers virtual, beberapa waktu lalu. – Foto: Amar Faizal Haidar

JAKARTA – Penataan ulang (redesign) sejumlah program di dalam kluster penanganan Covid-19, menjadi agenda utama pemerintah untuk mempercepat serapan anggaran. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) beberapa waktu terakhir, pemerintah mengidentifikasi ada sejumlah program yang memang menjadi faktor penghambat realisasi serapan.

“Di samping masalah prosedur dan birokrasi, juga sosialisasi di masyarakat, kami pun melihat beberapa program tidak mampu menyerap anggaran secara optimal,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu di Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Ada pun usulan baru di dalam kluster Kesehatan, antara lain; Memperpanjang insentif bagi tenaga Kesehatan (nakes) hingga Desember 2020; Memperluas insentif bagi non-nakes hingga Desember 2020; Memberikan penghargaan bagi nakes dan non-nakes sebagai bentuk terima kasih; serta Pengadaan Vaksin Covid-19.

“Selain itu, pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran untuk program sosialisasi perubahan perilaku, agar masyarakat dapat lebih perhatian terhadap protokol kesehatan. Kita juga berkomitmen akan mempercepat proses pengadaan alat kesehatan dan klaim biaya perawatan pasien Covid,” terang Febrio.

Kemudian usulan program baru pada kluster perlindungan sosial, antara lain; Membuat program untuk kelompok berpendapatan menengah; Perpanjangan diskon tarif listrik rumah tangga; Penambahan diskon listrik untuk segmen bisnis dan industri.

“Untuk program yang sudah di DIPA-kan, usulan baru yang sedang kami kaji adalah memberikan bantuan beras bagi keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan tunai Rp500ribu untuk 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kartu sembako atau non-PKH,” jelas Febrio.

Selanjutnya, usulan program baru di kluster insentif dunia usaha, antara lain, Pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum, dan Pembebasan biaya beban/abonemen.

“Ini semua sudah masuk dalam tahap finalisasi. Kita berharap, program baru akan makin mempercepat serapan anggaran penanganan Covid, yang pada gilirannya kita juga berharap dapat mendongkrak konsumsi dan menumbuhkan perekonomian nasional di kuartal III dan IV,” tukas Febrio.

Sebelumnya, di forum berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan progres realisasi serapan anggaran penanganan Covid-19 hingga 6 Agustus 2020. Menurut Menkeu, serapannya belum terlalu besar, namun telah menunjukkan tren kenaikan.

“Secara umum, anggaran Covid sudah terserap Rp151,25 triliun atau 21,8 persen dari pagu sebesar Rp695,2 triliun. Tren penyerapan per bulannya positif, namun tetap harus terus dimaksimalkan,” kata Menkeu.

Secara lebih rinci, untuk kluster Kesehatan baru terserap Rp7,1 triliun, Perlindungan Sosial Rp86,5 triliun, Sektoral K/L dan Pemda Rp8,6 triliun, Dukungan UMKM Rp32,5 triliun, Insentif Usaha 16,6 triliun, Pembiayaan Korporasi Rp0.

Lihat juga...