Pemerintah Siapkan Skema Baru Bantu UMKM

Editor: Koko Triarko

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers virtual terkait hasil pertumbuhan ekonomi kuartal II/2020, beberapa waktu lalu, dari gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta. –Dok: CDN

JAKARTA – Sebagai gerbong lokomotif penggerak ekonomi nasional, UMKM merupakan sektor paling utama yang mendapat perhatian pemerintah dalam rangka memulihkan ekonomi nasional.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah menyiapkan skema dukungan baru untuk para pelaku UMKM, di luar restrukturisasi kredit, subsidi bunga, dan penjaminan modal kerja yang telah digulirkan selama masa pandemi ini.

“Kami tengah menyiapkan program untuk 12 juta pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit perbankan, dengan nilai bantuan sebesar Rp2,4 juta. Program ini akan segera diluncurkan,” ujar Airlangga, dalam kegiatan webinar bertajuk Gotong Royong Jaga UMKM Untuk Indonesia, Selasa (11/8/2020).

Airlangga juga mengungkapkan, pemerintah juga telah mempersiapkan upaya peningkatan daya saing UMKM dalam lingkup jangka panjang, melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja Kluster Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta peraturan pelaksanaannya.

“Pelaku UMKM diharapkan mampu memanfaatkan digitalisasi, karena potensinya luar biasa, dan semoga kebijakan Pemerintah ini dapat meningkatkan kepercayaan diri UMKM untuk bangkit, sehingga perekonomian Indonesia juga makin membaik,” tukas Airlangga.

Di forum yang sama, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan, bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Untuk itu, diperlukan stimulus, guna meringankan beban pengeluaran UMKM, mendukung kelancaran cash flow, dan menghindari adanya pemutusan pekerjaan.

Berdasarkan catatannya, hingga 6 Agustus 2020, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam bentuk dukungan bagi UMKM telah tercatat Rp32,5 triliun, atau 26,4 persen dari alokasi Rp123,46 triliun.

“Khusus stimulus Subsidi Bunga, data per 3 Agustus 2020 menunjukkan realisasi sebesar Rp1,3 trilun, yang dinikmati oleh lebih dari 2,4 juta debitur,” terang Menkeu.

Pemerintah pun telah menempatkan dana pada empat Bank Himbara sebesar Rp30 triliun, dan kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp11,5 triliun, yang semuanya dapat digunakan untuk merestrukturisasi UMKM dan mendukung likuiditas perbankan untuk menyalurkan kredit modal kerja bagi UMKM.

“Baik UMKM yang ikut di dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang juga sudah disubsidi bunga maupun UMKM yang di bawah Rp10 miliar. Diharapkan, debitur-debitur yang membutuhkan dana itu bisa langsung berinteraksi dengan BPD, dan BPD ini juga akan menangani Bank Perkreditan Rakyat (BPR),” jelas Menkeu.

Kemudian untuk stimulus belanja Imbal Jasa Penjaminan dan Penjaminan Kredit Modal Kerja, Pemerintah telah mengalokasikan penjaminan kepada PT Jamkrindo dan PT Askrindo dengan besaran Rp1 triliun.

Sementara terkait stimulus PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP), memiliki target UMKM sebanyak 2,31 juta Wajib Pajak (WP). Per 3 Agustus telah ada realisasi sebesar Rp0,2 triliun dari 205.200 debitur.

“Lalu realisasi dari stimulus Pembiayaan Investasi Kepada Koperasi Melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM) per 3 Agustus 2020, telah cair seluruh dana dari alokasi yang dianggarkan sebesar Rp1 triliun,” tandas Menkeu.

Pemerintah juga terus memberikan dukungan tambahan kepada UMKM melalui kebijakan KUR, khusus selama masa pandemi. Tambahan subsidi bunga/margin KUR, penundaan angsuran pokok, dan relaksasi ketentuan restrukturisasi KUR telah diberikan kepada penerima KUR.

“Calon penerima KUR juga telah menerima fasilitas kemudahan berupa relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi, dalam proses pengajuan KUR dan relaksasi pemenuhan berupa penundaan sementara penyampaian dokumen administrasi,” pungkas Menkeu.

Lihat juga...