Pemkot Bekasi Pastikan Pembebasan Biaya Pengobatan Pasien Covid-19 

Editor: Makmun Hidayat

BEKASI — Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mengeluarkan surat edaran tentang penggantian klaim biaya perawatan pasien Covid-19 bagi masyarakat dengan membebaskan biaya pengobatan. Rumah Sakit tidak diperkenankan membebankan biaya pelayanan kesehatan pasien Covid-19 kepada pasiennya dengan berbasis nomor induk penduduk (NIK).

Hak tersebut diatur melalui Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 440/5081/Dinkes. Surat tersebut ditujukan kepada para Direktur Rumah Sakit yang bekerja sama dengan program Layanan Kesehatan (LKM) berbasis nomor induk kependudukan (NIK) Kota Bekasi tahun 2020.

Diantaranya Rumah Sakit tidak diperkenankan membebankan biaya pelayanan kesehatan pasien Covid-19 karena ditanggung pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dan Pemkot Bekasi melalui Dinas Kesehatan.

Sementara untuk pasien terdiagnosis Covid-19 dengan Co-lnsidens, maka pembiayaan Co-lnsidens-nya dibebankan kepada Asuransi Kesehatan yang dimiliki oleh pasien tersebut.

Poin surat edaran Wali Kota Bekasi sebagai berikut, pertama klaim penggantian biaya perawatan pasien Covid-19 dapat dikirimkan kepada Kementerian Kesehatan melalui email Kementerian Kesehatan pembayaranklaimcovid2020@gmail.com dan ditembuskan kepada Dinas Kesehatan Kota Bekasi melalui email daftarpasiencovidbekasi@gmail.com.

Rumah Sakit tidak diperkenankan membebankan biaya pelayanan kesehatan kepada pasien terdiagnosis Covid-1 9. Bahkan Bagi Rumah Sakit yang telah menerima biaya pelayanan kesehatan dari pasien terdiagnosis Covid-19 agar mengembalikan biaya perawatan tersebut.

Pasien terdiagnosis Covid-19 dengan Co-lnsidens, maka pembiayaan Co-lnsidens-nya dibebankan kepada Asuransi Kesehatan yang dimiliki oleh pasien tersebut. Klaim pasien dengan diagnosis Covid-19 yang tidak dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan menjadi tanggungan program Layanan Kesehatan Masyarakat dengan Nomor lnduk Kependudukan (LKM-NlK) Kota Bekasi dengan menyertakan bukti penolakan klaim.

Sementara pasien terduga Covid-19 tetapi belum terkonfirmasi PDP melalui pemeriksaan rapid test dan/atau Polymerase Chain Reaction maka mengacu pada diagnosis utama dengan menyertakan surat pertanggungjawaban mutlak bahwa pasien tersebut tidak ditagihkan kepada Kementerian Kesehatan.

Selanjutnya Pemerintah Daerah Kota Bekasi menanggung biaya pemulasaraan jenazah yang meninggal di rumah selama masa pandemi Covid-19 dan menanggung biaya selisih dari fasilitas pemulasaraan yang disediakan Pemerintah Kota Bekasi (kafan, ambulan jenazah rumah sakit).

“Pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini, sudah bekerja sama dengan 38 rumah sakit daerah dan swasta,” kata Kabag Humas Sajekti Rubiah, Rabu (26/8/2020).

Sebelumnya Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, memastikan bahwa daya tampung rumah sakit di wilayahnya masih mampu menampung pasien Covid-19, dengan mengoptimalkan seluruh rumah sakit daerah ataupun swasta.

Dikatakan bahwa ada sekitar 45 rumah sakit dan ruang isolasi meliputi di Stadion Chandrabaga untuk menampung pasien Covid-19. Ada tujuh rumah sakit tipe B, 35 rumah sakit tipe C, 35 rumah sakit tipe D, dan ada ruang isolasi di Stadion Bekasi dengan total 298 tempat tidur.

“Untuk RSUD Kota Bekasi sendiri, ada 117 bed dan ada 100 bed di Stadion Chandrabaga yang dimiliki oleh Pemkot Bekasi,” tandasnya.

Lihat juga...