Pemkot Semarang Dorong Kebijakan Kuota Internet Gratis Bagi Siswa-Guru

Editor: Koko Triarko

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, -Dok: CDN

SEMARANG – Keterbatasan kuota internet, menjadi salah satu kendala yang dihadapi para siswa, dalam pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara daring. Apalagi, kebutuhan kuota per bulan bagi siswa, dalam PJJ, tidak kecil. Hal tersebut tentu memberatkan bagi orang tua, dari segi biaya pembelian kuota.

Melihat persoalan tersebut, Pemkot Semarang mendorong dikeluarkannya kebijakan pemberian kuota internet gratis, bagi seluruh siswa sekolah yang ada di Kota Semarang. Khususnya, untuk jenjang pendidikan dasar menengah, yang menjadi kewenangan Pemkot, yakni TK, SD dan SMP, baik negeri maupun swasta.

“Kebijakan pemberian kuota internet secara gratis ini kita ambil, karena metode PJJ selama pandemi Covid-19 ini, menggunakan kuota internet yang lebih dari biasanya. Akibatnya, banyak siswa dan orang tua, yang curhat berkeluh kesah,” papar Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, di Semarang, Jumat (7/8/2020).

Diterangkan, siswa tidak perlu mengajukan permohonan kepada sekolah, melainkan secara otomatis akan mendapatkan dukungan kuota internet.

“Kalau yang melalui permohonan itu kan hanya beberapa siswa. Kalau yang ini, bisa semuanya diberi, tidak memandang miskin atau pun kaya. Kuota internet bisa otomatis masuk ke nomor masing-masing,” imbuh Hendi, panggilan akrabnya.

Pihaknya berharap, dengan kebijakan tersebut, masalah kuota internet dalam PJJ bisa terselesaikan. “Harapannya yang ada dalan kewenangan kami, tidak ada yang kelewat, karena saat ini memang semuanya butuh, dan selain itu regulasinya juga mengizinkan,” tandasnya.

Sementara, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang, Hari Waluyo, menambahkan kuota gratis diberikan tidak hanya bagi siswa, namun juga bagi guru atau tenaga pendidik. Hanya saja dalam mekanismenya harus memenuhi beberapa persyaratan.

“Syaratnya, mereka sudah tercatat pada data pokok pendidik (dapodik) per 31 Desember 2019, memiliki nomor unik pendidik, tenaga kependidikan, dan beberapa hal administrasi lainnya,” terangnya.

Di sisi lain, untuk mekanisme pemberian kuota ini berasal dari dana Belanja Operasional Sekolah (BOS). “Karena berasal dari dana BOS, artinya baik sekolah negeri maupun swasta dapat membelanjakan kuota bagi siswanya. Bagi sekolah negeri, semua siswa dibelikan kuota, sedangkan untuk sekolah swasta memang tergantung pihak sekolah,” tambahnya.

Hal tersebut karena penggunaan dana BOS juga digunakan untuk kepentingan prioritas lainnya, seperti pembayaran honor guru tidak tetap, perawatan sekolah dan lainnya.

Lihat juga...