Pemkot Semarang Hapus Sanksi Denda Pajak, Seperti ini Hitungannya

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

Wali Kota Hendrar Prihadi saat ditemui di Semarang, Minggu (30/8/2020). Foto Arixc Ardana

SEMARANG — Pandemi covid-19, yang belum juga berakhir, mendorong Pemkot Semarang mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi denda pajak, dan pengurangan pokok ketetapan piutang tunggakan Pajak Bumi Bangunan (PBB). Aturan ini mulai berlaku, pada 1 September hingga 31 Desember 2020 mendatang.

“Kita berupaya membantu meringankan beban warga sedulur Kota Semarang, khususnya di saat pandemi Covid-19. Salah satunya, dengan penghapusan sanksi administrasi denda pajak, dan pengurangan pokok ketetapan piutang tunggakan PBB,” papar Wali Kota Semarang, Hendrar Pihadi di Semarang, Minggu (30/8/2020) petang.

Diterangkan, jika langkah yang ditempuhnya ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Semarang, untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Lebih lanjut, dirinya meyakini bahwa pandemi Covid-19 tak hanya menimbulkan persoalan di bidang kesehatan semata, tetapi juga ekonomi dan sosial.

Sebelumnya, Pemkot Semarang juga sudah mengeluarkan kebijakan pengurangan dan penundaan pembayaran pajak. Di antaranya keringanan penundaan setoran pajak untuk hotel, restoran, dan tempat hiburan, serta diskon PBB bagi pembayaran masa pajak tahun 2020.

“Pada awal pandemi, kita juga memberikan diskon pembayaran pajak PBB, sebesar 15 persen pada bulan April 2020, 10 persen di bulan Mei dan 5 persen pada Juni,” terangnya.

Sementara, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Agus Wuryanto, menjelaskan, penghapusan denda akan diberikan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2019.

Sedangkan, untuk pengurangan pokok piutang tunggakan PBB, diberikan dengan besaran pengurangan berjenjang dari 10 persen- 50 persen. Pemberian pengurangan tersebut, diberlakukan bagi masa pajak tahun 2015 hingga 2019 dengan perhitungan, untuk piutang tahun 2015 diberikan sebesar 50%, tahun 2016 (40%), 2017 (30%), 2018 (20%) dan putang thun 2019 diberikan sebesar 10%.

“Untuk memudahkan pembayaran, kita juga telah menyiapkan beberapa alternatif pembayaran online serta jaringan perbankan. Selain itu, bagi wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran secara langsung, juga akan tetap dilayani melalui Pos Pelayanan PBB wilayah I-IV dan Kantor Bapenda di kompleks Balaikota,” jelas Agus.

Ditambahkan, sejauh ini nilai tunggakan pajak PBB di Kota Semarang cukup besar, secara akumulatif dari tahun 2015 mencapai Rp 600 miliar.

“Kita sudah bekerjasama dengan Kejari Kota Semarang, untuk melakukan penagihan bagi wajib pajak yang menunggak. Mereka yang menunggak ini, akan mendapat surat dari Kejari untuk segera melunasi tagihan pajak PBB,” lanjutnya.

Dipaparkan, dari tunggakan sekitar Rp 600 miliar, pihaknya berharap setidaknya Rp 166 miliar bisa tertagih. “Surat tagihan dari Kejari ini, rencananya akan dikirim pada akhir Agustus 2020. Ini sesuai dengan batas akhir pembayaran tahunan, setiap tanggal 31 Agustus,” lanjutnya.

Ditandaskan, pelimpahan penagihan ke kejaksaan tersebut, atas dasar lembaga tersebut sebagai pengacara negara. “Ini khusus untuk tunggakan yang nilainya diatas Rp10 juta, sedangkan Bapenda akan menagih yang tunggakan di bawah itu,” tambahnya.

Di lain sisi, pihaknya berharap dengan adanya kebijakan penghapusan sanksi administrasi denda pajak, dan pengurangan pokok ketetapan piutang tunggakan PBB, bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak yang masih memiliki tunggakan, untuk segera melunasinya.

Lihat juga...