Penggunaan BOS untuk Internet, Memberatkan Sekolah Swasta Kecil

Editor: Makmun Hidayat

SEMARANG — Persoalan kuota internet bagi siswa dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ), banyak yang diselesaikan dengan pemberian kuota gratis dengan menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Namun langkah  tersebut, ternyata juga masih menyisakan masalah. terutama bagi sekolah swasta dengan jumlah murid yang minim atau sedikit.

“Persoalan kuota internet pada PJJ, bisa diatasi dengan penggunaan dana BOS. Namun hal ini, tergantung pada kekuatan dana BOS di masing-masing sekolah. Sebab, bantuan ini diberikan berdasarkan jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut. Jika jumlah siswa banyak, akumulatif dana yang diterima tentu besar, namun juga sebaliknya,” papar Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Padmaningrum pada Webinar ‘Tarik Ulur Pembelajaran Jarak Jauh’, yang digelar di Semarang, Selasa (25/8/20).

Dijelaskan, ketika sekolah tersebut hanya memiliki siswa yang sedikit, dana BOS yang diterima secara keseluruhan juga sedikit. “Kalau jumlah peserta didik hanya 100-150 siswa, terlalu berat kalau menggunakan dana BOS, sebab ada kebutuhan lain yang mendesak, yang juga membutuhkan. Misalnya gaji para guru, yang rata-rata masih honorer atau dibayar oleh sekolah sesuai kemampuan masing-masing,” terangnya.

Apalagi di saat pandemi Covid-19, dengan PJJ, banyak siswa hingga orang tua yang menganggap sekolah libur, karena pembelajaran dilakukan dari rumah. Imbasnya, banyak sekolah swasta, yang tidak menerima pembayaran SPP dari orang tua siswa.

“Padahal SPP ini juga digunakan untuk membayar para guru. Saat ini sekolah swasta khususnya yang kecil, dengan jumlah murid yang tidak banyak, bagaikan hidup segan mati tak mau. Selain itu, nasib para guru mereka juga harus diperhatikan dan dilindungi,” tandasnya.

Untuk itu, dalam penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM), kuota untuk sekolah swasta diperbesar menjadi 70 persen, sementara 30 persen untuk sekolah negeri.

Sementara, terkait pembelajaran tatap muka di wilayah Jateng, Padmaningrum menandaskan, saat ini untuk jenjang SMA, SMK dan SLB yang menjadi kewenangan Disdikbud Jateng, belum ada yang menerapkannya.

“Awalnya, akan kita uji coba terlebih dulu di Kabupaten Wonosobo, Temanggung, dan Kota Tegal. Ketiga wilayah ini, yang berdasarkan data tim gugus tugas covid-19, memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran tatap muka,” terangnya.

Namun rencana itu terganjal  karena tiba-tiba ada kasus positif Covid-19 di Brebes dan Tegal, dari proses pembelajaran secara tatap muka yang diterapkan di PAUD, SD, dan SMP.

“Rencana itu kemudian kami evaluasi ulang, hingga saat ini masih kita lakukan penjaringan kabupaten/kota. Kami juga membuat film sistem pendidikan seperti apa yang akan dilakukan nanti,” paparnya.

Padmaningrum menandaskan, jika nantinya pembelajaran tatap muka benar-benar dilaksanakan, maka penerapan pembelajaran hanya berlangsung sekitar  3 – 4 jam.

“Jika sekarang 40 menit, nantinya akan diubah menjadi 25 menit per mata pembelajaran. Tidak ada waktu istirahat, kalau pun ada, mereka juga tidak boleh jajan di sekolah. Harus membawa bekal sendiri,” jelasnya.

Ditegaskan, nantinya sekolah yang akan melakukan tatap muka, juga akan mendapat pengawasan dari Dinas Pendidikan terkait, serta izin dari kepala daerah. Untuk jenjang PAUD, TK, SD dan SMP berada di tangan bupati atau walikota, sementara jenjang SMA,SMK dan SLB di tingkat gubernur.

Hal senada juga disampaikan Gubenur Jateng, Ganjar Pranowo. Ditemui dalam kesempatan terpisah, dirinya menandaskan dalam pelaksanaan kebijakan sekolah tatap muka ditengah pandemi covid-19, harus seizin kepala daerah.

Izin tersebut diperlukan, agar bisa dilakukan supervisi atau pengawasan dalam pelaksanaan sekolah tatap muka tersebut, sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19.

“Saya meminta seluruh kabupaten/kota, untuk melakukan pendataan dan penelitian dulu,  sebelum mengizinkan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka di sekolah. Tidak hanya di daerah zona hijau saja, tetapi juga yang masuk kategori zona kuning,” paparnya.

Termasuk melakukan simulasi terlebih dahulu, dalam penerapan KBM secara tatap muka, yang diiringi dengan penerapan protokol kesehatan. Langkah itu diambil, untuk menghindari munculnya klaster penularan covid-19 di sekolah.

“Kalau semua sudah siap, sudah disetujui, baru sekolah tersebut bisa melaksanakan KBM tatap muka. Jika belum izin, ya jangan tatap muka dulu,” tandasnya.

Lihat juga...