Penyaluran Bansos Covid-19 Terhambat Persoalan Data

JAKARTA – Bantuan sosial (bansos) yang ditujukan kepada para pekerja lewat Kartu Prakerja dan skema lain, masih menghadapi tantang permasalahan data, kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kemenko Perekonomian, M. Rudy Salahuddin.

“Jujur kita sangat kesulitan mendapatkan data. Kalau data pekerja formal kita masih mendapatkan hal itu lewat BPJS Ketenagakerjaan maupun data dari Kementerian Ketenagakerjaan. Namun bagi pekerja informal ini yang kita agak kesulitan mendapatkan data,” kata Rudy, dalam diskusi virtual mempertemukan pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja yang dipantau dari Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Karena itu, pemerintah telah membuat beberapa mekanisme seperti pendaftaran offline melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), untuk program Kartu Prakerja.

Menurut dia, saat ini terdapat 2,1 juta pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan data yang dikumpulkan Kemnaker, yang akan segera dimasukkan ke dalam Kartu Prakerja ketika gelombang IV pendaftaran program itu dibuka sebelum akhir pekan ini.

Diharapkan pada akhir Oktober 2020, kata dia, seluruh 5,6 juta orang akan menerima insentif lewat Kartu Prakerja.

Selain itu, menurut dia, pemerintah juga menyiapkan skema stimulus bagi 13,8 juta pekerja non-PNS dan BUMN. Data mereka akan berdasarkan dari BPJS Ketenagakerjaan, dengan iuran di bawah Rp150.000 atau setara gaji di bawah Rp5 juta per bulan.

Bantuan akan diberikan sebesar Rp600.000 per bulan selama empat bulan, dan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja untuk menghindari penyalahgunaan.

Selain itu, Rudy mengatakan masih ada satu bansos lagi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, yakni bansos produktif, yang ditujukan untuk 12 juta orang, khususnya untuk UMKM yang belum terhubung dengan perbankan.

“Namun, kesulitannya sekali lagi data yang kita tidak punya. Ini yang menjadi permasalahan, kalau kita tidak mempunyai data yang valid, ini masalahnya menggunakan dana APBN, kalau dana APBN nanti kita tidak sesuai target ini juga menjadi masalah,” kata dia. (Ant)

Lihat juga...