Peran Kehumasan Pemkot Bekasi Terkait Corona tak Optimal

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman J Putro, menyoroti sistem informasi yang tidak maksimal terkait informasi perkembangan Covid-19 di Kota Bekasi. Dia mengatakan perlu ada perbaikan fungsi kehumasan.

“Perlu ada perbaikan kehumasan Pemkot Bekasi, untuk lebih efektif menyampaikan perkembangkan kondisi aktual, faktual terkait kondisi angka penularan covid-19. Terlebih dahulu itu bisa diperbaiki dengan mengoptimalkan kembali fungsi Kehumasan,”ungkap Chairoman, kepada Cendana News, Senin (31/8/2020).

Diakuinya bahwa belum melihat ada informasi pencerahan bagi masyarakat. Humas selama ini hanya sibuk dengan agenda seremoni, tapi isi informasi untuk masyarakat nol. Ia juga mengaku sudah merekomendasikan agar tempat hiburan malam ditutup sementara dengan kembalinya Kota Bekasi zona merah.

Terutama informasi masalah perkembangan Covid-19 di Kota Bekasi, masih sangat susah dijumpai masyarakat. Harusnya bisa dilakukan secara massif, karena sekarang masuk ke tema percepatan dan penguatan, artinya langkah apa dalam mempercepat dan penguatan seperti apa harus dipahami oleh masyarakat.

Hal lain sambungnya, dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Bekasi, perlu ada kebijakan yang lebih diperketat, terutama terkait aktivitas warga. Tentunya tambah dia harus disampaikan secara formal, resmi oleh kepala daerah melalui upaya nyata agar meningkatkan kepatuhan dalam protokol kesehatan.

“Misalkan apakah masih diperbolehkan kegiatan yang mengundang kerumunan dalam kaitan pernikahan. Sampai mana kontrolnya apakah izin cukup di lurah saja atau sampai camat saja, kebijakannya harus dibuat yang jelas,” tukas Chairuman.

Karena jelasnya penting dalam memperkuat kembali beberapa aspek yang berpotensi menimbulkan kerumunan termasuk kegiatan olahraga. Harusnya ada upaya pencegahan yang nyata dengan sosialisasi. Semuanya itu perlu payung hukum untuk mempertegas kembali.

“Termasuk bagaimana memastikan kepatuhan warga memakai masker. Apakah sanksi jika tidak mengenakan masker bisa kembali ditegakkan. Tentunya dengan membangun kembali pengadaan masker bagi UMKM, gratis,” ucapnya.

Menurutnya dari laporan yang ada di Kota Bekasi, masih sebatas keluarga, dan belum merambah klaster perkantoran. Tapi tentunya harus ada upaya pencegahan dari sekarang agar tidak merambah ke klaster kantoran.

“Apakah menunggu terjadi klaster kantoran baru disibukkan lagi. Sekarang ada penajaman melalui kontestasi RW siaga, tapi itu tidak maksimal hanya beberapa RW saja makanya perlu evaluasi bagaimana di lapangan,” pungkasnya.

Sementara sesuai data Pemprov Jabar, Kota Bekasi berada di posisi kedua dengan kasus terbanyak setelah Kota Depok. Secara akumulasi kasus positif di Kota Bekasi berjumlah 1.660 orang. 829 di antaranya sudah sembuh, dan 32 orang meninggal karena corona.

Dilihat dari data Pikobar Jabar kasus aktif Covid-19 di Kota Bekasi menjadi tertinggi di Jawa Barat. Masih ada 799 orang dirawat dan isolasi mandiri karena korona.

Hingga kini, total ada 10.918 kasus positif di Jabar. 6.093 di antaranya sudah sembuh, sementara 265 orang meninggal dunia. Kasus aktif yang masih dirawat atau isolasi mandiri berjumlah 4.560 orang.

Lihat juga...