Percepatan Hilirisasi LTJ sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Mengingat fungsinya yang strategis dalam berbagai kebermanfaatan, Logam Tanah Jarang (LTJ) disebut sebagai mineral strategis dan harus dikelola dengan tepat sebagai potensi mineral untuk kemandirian dan ketahanan industri nasional dengan melakukan percepatan hilirisasi industri LTJ.

Kasubdit Industri Logam Bukan Besi Kementerian Perindustrian, Dr. Sri Bimo Pratomo, ST, menjelaskan bahwa pemanfaatan LTJ bisa dibagi menjadi tiga.

Kasubdit Industri Logam Bukan Besi Kementerian Perindustrian Dr. Sri Bimo Pratomo, ST, pada kegiatan Kemenperin beberapa waktu lalu, Foto: Ranny Supusepa

“Yaitu dalam teknologi sederhana, seperti untuk pemantik dan pemoles kaca, dalam teknologi tinggi seperti untuk monitor komputer, kabel optik dan magnet permanen dan dalam teknologi futuristik sebagai superkonduktor,” kata Bimo dalam seminar online LTJ, Rabu (26/8/2020).

Upaya pengembangan LTJ, lanjutnya, pada awal tahun 2020 dilakukan kajian industri berbasis LTJ yang menghasilkan keputusan untuk mendorong industri ekstraksi skandium sebagai bahan paduan aluminium dan neodimium sebagai bahan magnet permanen.

“Dari hasil kajian tersebut, juga ditemukan bahwa potensi LTJ yang sudah tersedia dalam bentuk sisa hasil pemurnian bijih bauksit menjadi alumina, yaitu residu bauksit sebesar 1,3 juta ton yang merupakan produk samping dari sekitar 14,8 juta tpa bijih bauksit yang mengandung skandium,” urainya.

Ditemukan juga produk campuran nikel-kobalt dengan total kapasitas 26 juta ton bijih yang mengandung tailing atau bijih nikel laterit dari lima perusahaan pemroses bijih nikel laterit dan cadangan mineral bijih monasit sebesar 595 ton.

“Jumlah ini akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan mobil listrik dari semua negara. Jika pada tahun 2025 ditargetkan untuk diproduksi 400.000 mobil listrik artinya akan membutuhkan 11 ribu ton nikel dan 3 ribu ton kobalt dan pada tahun 2035 ditargetkan 1,2 juta mobil listrik yang membutuhkan nikel dan kobalt tiga kali lipat dari jumlah sebelumnya. Artinya akan ada lebih banyak tailing yang mengandung LTJ,” ujarnya.

Dengan banyaknya bahan baku LTJ ini, Bimo menyebutkan peluang Indonesia untuk melakukan peningkatan nilai tambah sangat terbuka lebar.

“Saat ini sudah ada industri yang memanfaatkan LTJ ini dalam bentuk oksida maupun industri yang memadukan logam dengan LTJ. Ditambah dengan adanya cadangan yang cukup besar maka Kemenperin berupaya untuk menjaga ketersediaan mineral secara berkesinambungan, menyusun roadmap percepatan hilirisasi industri LTJ dan melakukan percepatan hilirisasi dengan menyusun inpres yang melibatkan 14 K/L. Dengan adanya Inpres ini, diharapkan dalam waktu dua tahun, Indonesia sudah memiliki industri hilir LTJ,” ujarnya lebih lanjut.

Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Kementerian PPN/Bappenas, Yahya Rachman Hidayat, memaparkan pengembangan LTJ masuk dalam kebijakan perencanaan pengembangan minerba.

“Sejak tahun 1968, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dan cenderung stagnan sehingga dibutuhkan upaya revolusioner untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat,” kata Yahya dalam kesempatan yang sama.

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan ini, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, adalah karena dominasi ekspor komoditas yang homogen, khususnya pertambangan dan pertanian.

“Sementara produk tersebut cenderung rentan terhadap volatilitas, Kalau dibandingkan dengan negara tetangga, mereka mampu mengembangkan produk manufaktur bernilai tambah tinggi,” urainya.

Kontribusi pertambangan mineral pun berkontribusi sangat kecil, hanya sekitar 0,2 sampai 3 persen saja, karena diekspor dalam bentuk mentah.

“Karena itu, kita perlu beralih ke kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dan berbasis pada green atau low carbon technology yang menuju dunia yang lebih baik dengan mempertahankan atau mengurangi jumlah emisi karbon,” tandasnya.

Perubahan kebijakan sektor energi dan pertambangan ditujukan utamanya adalah sebagai pemenuhan kebutuhan dalam negeri secara optimal.

“Dimana produksi pertambangan harus dikendalikan sejalan dengan kebutuhan dalam negeri terutama industri dan dari sisi permintaan harus didorong melalui proses rantai produksi lebih panjang dan beragam,” urai Yahya.

Dan harus dilakukan peningkatan nilai tambah sebagai bahan baku industri dalam negeri. Sehingga mampu berperan dalam pengembangan wilayah.

“Maksudnya berperan dalam menopang perekonomian wilayah skala besar maupun kecil, memiliki efek ganda pada industri forward backward linkage, bisa menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan tentunya mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja,” paparnya.

Dari sektor pertambangan, upaya ini akan terwujud melalui upaya hilirisasi industri minerba, yang di dalamnya juga termasuk LTJ, melakukan pemerataan pembangunan wilayah dengan memanfaatkan industri minerba dan menciptakan industri pertambangan yang berkelanjutan berbasis reklamasi, rehabilitasi dan PETI.

“Dalam hilirisasi industri minerba ini, maka dilakukan pendanaan dengan memperkuat implementasi Money Follow Program dengan memperkuat kualitas alokasi pada prioritas, memperbesar kapasitas pendanaan dan memperkuat Delivery Mechanism,” paparnya lebih lanjut.

Terkait LTJ, Yahya menekankan dengan status keyakinan potensi yang masih bersifat hipotetik dan spekulatif, perlu dilakukan intensifikasi penyelidikan dan opsi kewajiban inventarisasi dan reporting LTJ dari badan usaha masing-masing untuk menyusun data base nasional formasi pengandung LTJ.

“Ini penting untuk mengundang investasi masuk dalam skema pendanaan yang melibatkan pihak swasta. Dan hal tersebut juga penting untuk pengembangan penelitian dalam menyediakan teknologi yang tepat dan kepastian cadangan bahan baku dalam menciptakan industri serta untuk mendorong terbitnya regulasi terkait unsur ikutan,” pungkasnya.

Lihat juga...