Perdagangan Bebas Dorong Kinerja Ekspor

JAKARTA – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Pingkan Audrine Kosijungan, mengatakan kebijakan perdagangan bebas mampu berkontribusi pada upaya peningkatan kinerja ekspor dan perdagangan Indonesia, sebagaimana yang terjadi pada perdagangan internasional, menurun cukup signifikan akibat pandemi Covid-19.

Berdasarkan data World Bank Global Economic Prospect 2020, perlambatan ekonomi akibat perang dagang dan pandemi Covid-19, telah mengakibatkan kontraksi hingga -13,4 persen untuk semester pertama 2020.

“Pertumbuhan perdagangan global di tahun sebelumnya juga tertahan di angka 0,8 persen akibat perang dagang, dan sebenarnya diharapkan dapat tumbuh kembali di tahun ini. Pada 2021, diharapkan dapat menjadi momentum perbaikan pertumbuhan perdagangan global dengan proyeksi di angka 5,3 persen,” kata Pingkan, melalui weminar web yang digelar CIPS, Kamis (13/8/2020).

Kebijakan perdagangan bebas dapat diartikan perdagangan antarnegara dapat dilakukan, dan memungkinkan arus komoditas dapat keluar dan masuk satu negara dan kawasan tanpa adanya hambatan.

Menurut Pingkan, negara-negara di dunia, tidak kecuali Indonesia, perlu berkomitmen serius untuk meninggalkan kebijakan proteksionisme, dan memastikan perdagangan antarnegara bisa tetap berjalan.

Hal itu dinilai sangat penting untuk memastikan ketersediaan barang-barang penting, misalnya komoditas pangan, obat-obatan serta peralatan medis yang merupakan komoditas penting di masa pandemi, serta bahan baku dari industri.

“Kebijakan proteksionisme mengganggu kelancaran rantai pasok dan menghambat ketersediaan pasokan di pasar, yang akan berujung pada kelangkaan maupun meningkatnya harga,” ujar Pingkan.

Salah satu yang bisa dilakukan untuk meninggalkan kebijakan proteksionisme dan memastikan perdagangan tetap berjalan adalah dengan mengeliminasi hambatan perdagangan, baik hambatan tarif maupun hambatan nontarif.

Tarif impor diberlakukan oleh banyak negara pada peralatan medis dan peralatan pelindung pribadi. Pengenaan tarif tentu akan berdampak pada harga dan ketersediaan.

“Pengenaan tarif sebaiknya dihapuskan secara permanen, terutama pada komoditas yang ketersediaannya dapat memengaruhi hidup orang banyak,” pungkas Pingkan. (Ant)

Lihat juga...