Pilkada, Perkuat Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik Masyarakat

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

SEMARANG – Perguruan tinggi, sebagai bagian dari masyarakat, harus berperan dalam pengawasan partisipatif di dalam pelaksanaan pemilu. Termasuk dalam Pilkada Jateng 2020.

Bagi masyarakat, dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi. Selain itu, secara tidak langsung juga belajar tentang penyelenggaraan Pemilu, dan semua proses yang berlangsung.

“Sementara, bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang massif secara psikologis akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu,” papar Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang, Muhammad Amin di Semarang, Kamis (27/8/2020).

Hal tersebut mendorong pihaknya, menjalin kerjasama dengan 11 perguruan tinggi di Kota Semarang, dalam kaitannya pengawasan partisipatif. Termasuk, pendidikan politik bagi mahasiswa. Ke-11 perguruan tersebut, diantaranya Undip, Unnes, Unissula, Unisbank, Unwahas hingga UIN Walisongo Semarang.

“Melalui kerja sama ini, kita ingin pihak kampus dapat turut melakukan pengawasan partisipatif. Termasuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Harapannya, dengan keiikutsertaan pihak kampus, jangkauan pengawasan bisa semakin luas,” terangnya.

Dipaparkan, nantinya para mahasiswa, yang tergabung dalam BEM PT dari masing-masing perguruan tinggi, akan menjadi pengawas partisipatif yang sifatnya volunter. Terutama pengawasan di media sosial.

“Perlibatan ini juga dilakukan untuk memujudkan warga negara yang aktif, dalam mengikuti perkembangan pembangunan demokrasi. Pengawasan juga, menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih,” tambahnya.

Pihaknya juga siap memberikan sosialisasi kepada mahasiswa dan perguruan tinggi terkait pengawasan, penanganan pelanggaran, hingga penyelesaian sengketa. Diharapkan, mahasiswa nantinya dapat paham dan bisa mengimplementasikan selama tahapan Pilkada berlangsung.

Sementara, Dekan Fakultas Hukum (FH) Unnes, Dr. Rodiyah, memaparkan perguruan tinggi sebagai bagian dari masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan partisipasi warga negara Indonesia dalam mengawasi penyeleggaraan Pemilu agar berjalan demokratis, luber dan jurdil.

“Kerja sama ini semakin memantapkan komitmen kita, untuk mewujudkan pemilihan yang luber jurdil. Saya harap ini tidak hanya formalitas tapi ada tindakan konkretnya,” pungkasnya.

Lihat juga...