PKM Jilid VI Kota Semarang, Terapkan Sanksi Jika Melanggar

Editor: Makmun Hidayat

SEMARANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang kembali mengeluarkan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) baru, dengan memperpanjang jam operasional PKL dan usaha non-formal, yang berada di area terbuka publik. Namun juga, diiringi dengan penerapan  sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan.

“Melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) Semarang No. 57 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PKM,  diatur kembali jam operasional PKL dan usaha non-formal yang berada di area terbuka publik. Jika sebelumnya jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 22.00 WIB, maka dalam peraturan baru ini, kita perpanjang hingga pukul 23.00 WIB,” papar Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi di Semarang, Kamis (13/8/2020).

Ditandaskan, dengan perpanjangan jam operasional tersebut, pihaknya berharap tidak ada lagi tempat usaha yang melanggar dengan berbagai alasan.

Tak hanya itu saja, kegiatan yang mengundang massa jika sebelumnya dibatasi maksimal sampai dengan 50 orang, kini menjadi 100 orang.

“Meskipun ada kelonggaran-kelonggaran, namun saya minta masyarakat agar tetap komit dan taat, dalam menjalankan protokol kesehatan. Kita tunjukkan bahwa warga Kota Semarang disiplin dan mampu bersama-sama menghadapi Covid-19 ini,” tandas Hendi, panggilan akrab Wali Kota Semarang.

Di satu sisi, seiring dengan adanya kelonggaran tersebut, pihaknya juga menerapkan sanksi bagi masyarakat yang melanggar prokes, dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Terutama bagi mereka,  yang kedapatan tidak menggunakan masker, saat melakukan aktivitas di luar rumah.

Hukuman yang diterapkan bagi para pelanggar berupa teguran lisan, perintah membeli masker, larangan melanjutkan perjalanan, penyitaan identitas diri (Kartu Tanda Penduduk Elektronik), hingga sanksi sosial dengan menyapu atau membersihkan ruas jalan, selama 15 menit atau sepanjang 100 meter. Aturan tersebut akan mulai ditegakkan sejak hari Jumat (14/8/2020).

“Hukuman yang diberlakukan tidak berupa denda, namun lebih ke sanksi sosial, agar tidak menambah beban ekonomi masyarakat di tengah tekanan pandemi saat ini. Namun meski demikian, poin pentingnya adalah memberikan efek jera bagi para pelanggar yang tidak mengenakan masker, bukan untuk menambah beban ekonomi masyarakat di tengah pandemi ini,” tandasnya.

Pihaknya pun akan tetap maksimalkan patroli pembatasan kegiatan masyarakat, untuk tetap menjaga kepedulian masyarakat, akan bahaya Covid-19.

“Ke depan saya berharap, masyarakat akan semakin paham akan fungsi pemakaian masker, untuk melindungi diri sendiri dan juga lingkungan sekitar dari bahaya persebaran virus Covid-19. Dengan pemahaman tersebut, warga akan dengan sadar dan otomatis menggunakan masker di manapun berada,” tandasnya.

Sementara, Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto menegaskan, pihaknya siap mengawal pelaksanaan Perwal No. 57 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PKM. Termasuk dengan menggencarkan patroli dan pendisiplinan bagi warga yang melanggar.

“Langkah serius ini diambil Wali Kota sebagai upaya mencegah dan mengendalikan persebaran virus covid-19 di Kota Semarang. Untuk itu, kami berharap masyarakat bisa mematuhinya. Selainnya itu, kami juga siap melakukan patroli dan penegakkan displin terkait aturan terbaru tersebut,” paparnya.

Sebelum ada perwal terbaru tersebut, pihaknya juga sudah memberikan sanksi disiplin kepada warga yang terjaring dalam razia masker oleh Satpol PP Kota Semarang. “Kini dengan adanya perwal ini, kita harapkan masyarakat bisa lebih patuh dalam penerapan prokes, terutama untuk mengenakan masker di luar rumah,” pungkasnya.

Lihat juga...