Potensi Ekspor Pasar Nontradisional Cukup Besar

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Pemerintah menerapkan kebijakan ekspansi ke pasar nontradisional atau ekspor ke luar negara tujuan utama. Kebijakan ini sangat dibutuhkan Indonesia untuk memperluas negara tujuan dalam upaya mendongkrak kinerja ekspor.

Terkait kebijakan ini, ekonom Mudrajad Kuncoro mengatakan, bahwa ekspor Indonesia selama ini terkonsentrasi di sejumlah negara,  terutama China, Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, dan Jepang.

“China masih yang terbesar sekitar 17 persen. Lalu bagaimana Indonesia ekspor ke negara nontradisional? Meskipun potensi ekspor ke negara lain masih terbuka lebar,” ujar Drajad pada diskusi virtual Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bertajuk ‘Mungkinkan Investasi dan Perdagangan di Tengah Resesi?,’ di Jakarta, Rabu (12/8/2020).

Dikatakan dia, berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam kurun tahun 2019-2020, upaya diversifikasi tujuan ekspor sudah mulai berjalan. Dari data tersebut ekspor tujuan negara Mongolia mengalami pertumbuhan cukup signifikan mencapai angka 450,29 persen

Sedangkan pertumbuhan ekspor nontradisional lainnya yang melonjak cukup signifikan, yaitu ke negara Zimbabwe sebesar 353,73 persen, Afrika Tengah sebesar 315,9 peesen, Sao Tome dan Principe 279,4 persen, serta Bulgaria sebesar 222,27 persen.

Padahal menurutnya, negara-negara tersebut sebelumnya tidak banyak dilirik. Namun kini justru pertumbuhan ekspornya cukup signifikan.

“Angka ekspor di atas menunjukkan bahwa pasar  di negara-negara kecil memiliki potensi yang cukup besar. Jadi kalau kita mendominasi, kita bisa menjadi raja di negara atau pasar kecil itu,” ungkap Mudrajad Kuncoro yang merupakan Guru Besar Universitas Gajah Mada (UGM).

Peneliti INDEF, Dzulfian Syafrianpada diskusi virtual Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bertajuk ‘Mungkinkan Investasi dan Perdagangan di Tengah Resesi?,’ di Jakarta, Rabu (12/8/2020). -Foto: Sri Sugiarti

Peneliti INDEF, Dzulfian Syafrian menambahkan, ada beberapa pemicu yang melatarbelakangi pemerintah menerapkan kebijakan ekspansi ke pasar nontradisional.

Yakni karena didasari semenjak tahun 2013 hingga  akhir 2014 harga komoditas  mulai berantakan dan anjlok. Sehingga ekspor Indonesia  secara nominal juga jatuh.

“Komoditas mulai hancur dan anjlok, berdampak nominal ekspor jatuh. Meskipun secara kuantitas itu masih cukup bertahan, tapi karena Indonesia mengalami defisit perdagangan, maka tidak heran di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu rupiah babak belur,” tukasnya.

Padahal tambah dia, ekspor Indonesia sempat surplus terutama di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, surplus ekspor itu  terjadi murni karena terpengaruh oleh faktor eksternal perdagangan internasional.

Di mana saat itu terjadi ledakan komoditas, yang kemudian sangat menguntungkan bagi komoditas ekspor Indonesia. “Namun begitu ledakan berakhir, harga komoditas ekspor Indonesia jadi hancur dan rupiah ikut melemah,” ujar Dzulfian.

Selain itu, kata dia, perekonomian pasar tradisional tujuan ekspor seperti ke negara China, AS, Eropa, dan Jepang mulai menunjukkan pelemahan.

“Pasar utama Indonesia, hingga saat ini adalah China yang mulai melemah perekonomiannya. Nah, maka permintaan terhadap barang-barang Indonesia itu juga akan menurun. Itulah yang membuat harga-harga komoditas juga anjlok,” urainya.

Sehingga kata Dzulfian, karena tidak mau terus menerus terpengaruh pada  faktor eksternal, pemerintah Indonesia kemudian mengubah strategi perdagangan internasionalnya.

Perubahan strategi ini disampaikan Presiden Jokowi pada April 2020 lalu diperingati Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-65 di Bandung. Saat itu, Jokowi secara terang-terangan menyampaikan ketertarikannya pada pasar nontradisional dan mengajak negara Asia-Afrika lainnya untuk memperkuat kerja sama.

Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan, ketika negara-negara kaya atau north atau negara utara yang hanya sekitar 20 persen penduduk dunia menghabiskan 70 persen sumber daya bumi, maka ketidakadilan menjadi nyata.

Ketika ratusan orang di belahan bumi sebelah utara atau north menikmati hidup super kaya, sementara 1,2 miliar penduduk dunia di sebelah selatan atau south tidak berdaya dan berpenghasilan kurang dari US$ 2 per hari, maka ketidakadilan semakin kasat mata.

“Nah, inilah  latar belakang kenapa Presiden Jokowi ingin mendorong south-south cooperation antara Asia dan Afrika, atau menarget pasar-pasar non tradisional menjadi peluang ekspor bagi Indonesia,” pungkasnya.

Lihat juga...