Pramuka jangan Terlibat Politik Praktis Pilkada

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

SIJUNJUNG – Ketua Kwarda 03 Gerakan Pramuka Sumatera Barat, Nasrul Abit, mengingatkan kepada organisasi Pramuka untuk tidak terlibat politik praktis pada Pilkada 2020 mendatang.

Menurutnya, sejatinya keberadaan gerakan Pramuka sebagai organisasi untuk mendidik kaum muda dengan menerapkan langkah-langkah pembinaan bergerak maju,  menyesuaikan perkembangan zaman tanpa menghilangkan norma agama, adat istiadat dan etika.

“Jadi Pramuka itu bergerak sesuai tujuannya, bukan terlibat politik praktis,” kata Nasrul Abit sewaktu membuka orientasi kepramukaan bagi kepala SMA/SMK/SLB se-Sumatera Barat di Gedung Pancasila, Kabupaten Sijunjung, Kamis (27/8/2020).

Terkait kegiatan tersebut bertujuan untuk membekali dan menambah wawasan serta memperkuat fungsi Kepala Sekolah dalam pembinaan Pramuka ditingkat satuan pendidikan.

Dalam sambutan Wakil Gubernur Sumatera Barat ini menyampaikan bahwa Pramuka merupakan garda terdepan dalam pendidikan karakter, terutama terhadap generasi muda yang penuh tantangan saat ini.

“Latihan Pramuka, harus dilakukan dengan optimal, dalam rangka menyiapkan generasi muda yang siap pakai, berakhlak mulia dan memiliki keahlian. Untuk menghadapi era digital 4.0,” ujarnya.

Dikatakannya sudah menjadi tanggungjawab sekolah untuk menghidupkan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Apalagi tuntutan generasi bangsa yang harus berkarakter, berbangsa dan berkecakapan menjadi sorotan utama pendidikan.

Selanjutnya tugas sekolah terhadap gugus tugas (Gudep) yang berpangkalan di satuan pendidikan adalah memberikan arahan, bimbingan, bantuan, motivasi dan dukungan sarana dan prasarana, agar proses pendidikan kepramukaan dapat berjalan baik.

Nasrul Abit mengajak semua kepala SMA/SMK/SLB dan Kepala SMP/MTsn se-Sumatera Barat untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, tanpa ada keberpihakan pada salah satu calon kepala daerah.

Nasrul berharap semua yang hadir, dapat menentukan pilihannya masing-masing pada tanggal 9 Desember 2020. Namun khusus untuk Pramuka jangan coba-coba ikut berpolitik pula, tapi lakukanlah peran Pramuka itu sebagaimana mestinya.

“Saya juga tekankan jangan sekali-kali membawa organisasi Pramuka untuk berpolitik praktis, karena Pramuka bukan organisasi politik,” ungkapnya lagi.

Tujuan hal ini ditegaskan Nasrul Abit, agar amanah yang kini dipegangnya di Pramuka tidak turut dicampuradukkan dengan dirinya secara pribadi yang menjadi bakal calon gubernur pada Pilkada 2020 nanti.

Wagub Sumatera Barat asal Kabupaten Pesisir Selatan ini sangat mengharapkan agar organisasi Pramuka benar-benar netral dalam Pilkada. Jika pun ada yang memiliki pilihan kepada salah satu calon, ia mempersilakan, namun jangan terlibat berpolitik pula.

“Memiliki orang yang ingin dipilihnya pada Pilkada nanti, hak setiap orang, siapa pun itu, silakan. Tapi jangan sekali-kali bawa nama organisasi Pramuka, soal dukung mendukung itu,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Kwarcab Kabupaten Sijunjung, Arrival Boy, menambahkan bahwa Pramuka harusnya menjadi organisasi membantu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam hal menjadi perluasan jangkauan pengawasan.

Menurutnya hal ini telah dibuktikan di Kwarcab Kabupaten Dharmasraya, di sana Bawaslu telah merangkul Pramuka untuk turun membantu dalam pengawasan pemilu.

“Apa yang disampaikan oleh bapak Nasrul Abit tadi harus menjadi perhatian bersama di dalam jajaran organisasi Pramuka. Jangan ikut berpolitik praktis,” sebutnya.

Lihat juga...